in

Pembuktian Kaku, Martabat Disabilitas Korban “Terinjak”

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” merupakan kutipan dari Pasal 27 Ayat (1) UUD RI 1945, ketentuan konstitusi tersebut berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia tidak terkecuali pada Penyandang Disabilitas.

Dalam UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada pokoknya Negara mengakui bahwa semua manusia termasuk Penyandang Disabilitas adalah setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi serta berhak penghormatan atas martabatnya.

Disabilitias (juga disebut Difabel) merupakan kelompok rentan yang dianggap atau diposisikan sebagai orang yang tidak beruntung. Terutama dalam menikmati hak dan kesempatan atas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, penghidupan yang layak, hingga akses terhadap Keadilan dan Hukum.

Dukungan positif dari lingkungan atau institusi sangatlah penting, dengan kekurangan yang dimiliki oleh Disabilitas sepatutnya dipenuhi dengan alat bantu dan profesionalitas lembaga layanan agar disabilitasnya berkurang atau hilang sama sekali. Misalkan seorang disabilitas fisik kaki layu sebelah, tentu dia akan mengalami disabilitas dalam kegiatan kesehariannya, namun apabila disediakan tongkat atau kursi roda dan adanya dukungan sosial orang sekitarnya maka disabilitasnya tidak akan nampak dan bisa menjalani aktifitas secara baik.

Begitupun dalam proses penegakkan hukum terhadap Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. Jika Aparat Penegak Hukum (Polisi,Jaksa, Hakim dan Advokat) utamanya Polisi selaku Penyidik selain memahami hukum pembuktian juga harus mempunyai pengetahuan dalam menangani laporan terkait dengan Disabilitas yang menjadi pihak pelaku, korban atau saksi, jika tidak, maka bisa dipastikan korban merasa martabatnya “diinjak” oleh diskriminasi aparat penegak hukum yang telah menyatakan perkara tidak terdapat cukup bukti terutama kasus yang menempatkan Disabilitas mental, tuna rungu/wicara dan tuna netra sebagai korban kekerasan seksual dan kasusnya digantung dengan waktu yang sangat lama tanpa kejelasan proses hukum lanjut atau tidak bahkan dinyatakan dihentikan proses penyidikannya dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan apalagi korban mencurigai hal tersebut terjadi karena Pelaku memiliki jabatan atau status sosial yang lebih tinggi.

Bila hal ini terjadi maka korban dan/atau keluarganya secara sendiri atau melalui kuasa dapat melaporkannya kepada Pengawas Penyidik, Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Ombudsman atau mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK) Nomor 98/PUU-X/2012 menentukan bahwa “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Disabilitas yang menjadi korban tindak pidana sepatutnya dipenuhi haknya selain berdasarkan ketentuan KUHAP maupun ketentuan hukum acara lainnya, juga lex specialis memperhatikan ketentuan UU No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, PP No. 39/2O2O tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas Dalam proses peradilan dan PERMENKES No. 77/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Ditentukan, Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum (pelaku, korban atau saksi) sebelum diperiksa untuk diambil keterangannya, lebih dulu dilakukan Peniliaian Personal (self assesment) oleh ahli bisa dari dokter umum/spesialis, psikiater atau psikolog dengan didampingi oleh keluarganya, bantuan hukum dan pendamping yang juga dari tenaga profesional seperti penerjemah dan pekerja sosial/pendamping disabilitas dan terkait segala biaya ditanggung oleh Pemerintah/Aparat Penegak Hukum.

Polda NTB melalui Direktur Ditreskrimum pada tahun 2020 telah menerbitkan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Pelayanan Penegakkan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Polda NTB, hal ini patut diapresiasi dan diikuti oleh seluruh jajaran Polda NTB termasuk Penyidik Polres Kab/Kota se-NTB, sehingga seharusnya tidak ada lagi kasus terkait Disabilitas diproses dalam waktu lama atau dihentikan.

Penyidik sepatutnya tidak menafsirkan pembuktian (alat bukti): saksi, ahli, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa secara kaku atau sempit terutama terkait saksi, melainkan lebih luas sebagaimana ditentukan dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 menegaskan “tidak harus secara komulatif dan lebih luas menafsirkan Saksi juga memiliki relevansi dengan perkara karena konteks pembuktian bukan hanya untuk membuktikan Apakah Tersangka/Terdakwa melakukan perbuatan pidana, melainkan untuk membuktikan Apakah perbuatan pidana benar-benar terjadi”.

Sehingga saksi tidak hanya yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung sebuah peristiwa pidana melainkan juga mereka yang pernah mendengar cerita dari korban dan pengakuan dari pelaku atau hal lainnya yang dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi perisitiwa pidana.

Dibeberapa kasus terkait disabilitas Penyidik juga kebingungan menentukan usia/umur seorang Pelaku atau Korban, Apakah masih usia anak atau sudah dewasa? Hal ini penting karena akan menentukan aturan hukum (formil dan materill) yang akan diterapkan, bila salah maka konsekuensinya proses batal demi hukum.

Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) adalah penentutnya, bila berbeda dengan ijazah atau dokumen lain maka dokumen dari Dukcapil lah yang digunakan. Namun, apabila Disabilitas belum memiliki Dokumen kependudukan dari Dukcapil untuk mengetahui umurmnya ataupun telah ada namun antara dokumen yang satu dengan yang lain terjadi perbedaan umur, maka yang harus dilakukan adalah pemeriksaan gigi oleh ahli Forensik odontologi.

Tantangan yang juga sering terjadi dalam kasus kekerasan seksual adalah korbannya baru berani melaporkan setelah kejadian tersebut cukup lama terjadi atau korban telah hamil besar yang tentu sulit menemukan barang bukti dan alat bukti seperti pakaian yang digunakan pelaku dan bercak sperma pelaku, hasil visum et repertum menerangkan luka alat kelamin atau bagian tubuh lainnya sudah tidak nampak jelas tanda-tanda kekerasan, pelaku membantah serta keterangan korban yang tidak konsisten karena harus berupaya keras mengingat kembali kejadian buruk yang pernah dialaminya apalagi korban mengalami disabilitas mental. Untuk kasus seperti ini yang Pelakunya hanya seorang, baiknya terhadap bayi yang dilahirkan korban dan Pelaku dilakukan pemeriksaan DNA, apabila hasilnya Identik maka menguatkan alat bukti lain yang menerangkan bahwa Pelaku lah yang benar melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

Hal seperti ini pernah dilakukan dalam kasus persetubuhan anak korban dibawah umur yang juga merupakan Difabel didampingi LPA Kota Mataram pada bulan Juli 2021 di Mataram yang awalnya Pelaku (umur 22 tahun) tidak mengakui perbuatannya, namun pihak Penyidik Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda NTB melakukan Tes DNA melalui Laboratorium Forensik Mabes Polri terhadap bayi yang baru dilahirkan korban dan pelaku yang ternyata hasilnya DNA bayi Identik dengan Pelaku, proses peradilan dilanjutkan.

Hal terpenting lainnya, Aparat penegak hukum memiliki perspektif terhadap korban kekerasan seksual, dengan memahami kondisi kejiwaan dan tidak menyalakan/mengintimidasi korban dalam situasi apapun.

Penulis ialah Pengacara Anak pada Relawan Sahabat Anak NTB (RSA) dan Pengacara Publik pada Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM)

Editor: Awen

Laporkan Konten