in

SukaSuka KerenKeren

Kajian Penerapan Informed Concent (Persetujuan Tindakan Medis) Pada Pasien Gawat Darurat

Oleh: dr Dewi Puspitorini Husodo, Sp.An, Mahasiswi Magister Hukum Kesehatan – Fakultas Hukum Hangtuah, Dokter Spesialis Anestesi – Rumah Sakit Universitas Mataram.

Informed consent secara harfiah terdiri dari dua kata dari Bahasa Inggris yaitu informed dan consent. Informed berarti telah mendapat penjelasan atau informasi, sedangkan consent berarti memberi persetujuan atau mengizinkan. Dengan demikian informed consent berarti suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi, pernyataan setuju dari pasien ini diberikan dengan bebas dan rasional setelah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya. Informed consent merupakan hal mutlak sebelum tindakan medis dilakukan oleh dokter kepada pasien sebagaimana diatur pada Pasal 8 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. persetujuan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis.

Informed consent termasuk salah satu poin dari komponen konsep pasien safety dalam hal komunikasi efektif. Pada hakikatnya informed consent adalah suatu proses komunikasi antara dokter dengan pasien mengenai kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien. Penandatanganan formulir informed consent secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan penjelasan yang lengkap adalah agar pasien menentukan sendiri keputusannya sesuai dengan pilihan dia sendiri (informed decision).

Oleh karena itu, pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis yang dianjurkan. Pasien juga berhak untuk meminta pendapat dokter lain (second opinion), dan dokter yang merawatnya. Dengan begitu, bisa dikatakan informed consent bertujuan memberikan kenyamanan dan dukungan bagi pasien untuk mengambil pilihan bagi dirinya, serta meningkatkan komunikasi dalam hubungan dokter dan pasien.Selain itu, informed consent juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien dan dokter. Dengan adanya informed consent, pasien dapat terlindungi dari kemungkinan tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya atau tindakan medis yang tidak diperlukan. Sedangkan bagi dokter, informed consent bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap risiko tuntutan yang sering berkaitan dengan kegagalan tindakan medis walaupun pelayanan maksimal sudah diberikan.

Dalam aspek etika, informed consent berkaitan erat dengan prinsip etika biomedis dalam bidang kedokteran. Terdapat 4 prinsip etika biomedis, yaitu berbuat baik (beneficence), tidak merugikan (non maleficence), menghargai otonomi pasien (autonomy), dan adil (justice).Informed consent merupakan salah satu prosedur yang sesuai dengan prinsip autonomy, yaitu seseorang memiliki hak dan kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan medis untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, seseorang harus berkompeten dalam memilih tindakan dan mengambil keputusan terhadap dirinya agar dapat dikatakan sebagai otonomi individu.

Kode Etik Kedokteran memuat aspek yang berkaitan dengan prinsip otonomi dan informed consent. Pada pasal 5 Kode Etik Indonesia, tercantum bahwa “tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut”. Oleh karena itu, dokter wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan pada pasien, dengan segala risiko dan efek samping yang mungkin terjadi. Selain itu, dokter juga wajib menghormati keputusan pasien yang menolak pengobatan atau tindakan setelah informasi diberikan.

Dalam kondisi normal informed consent merupakan persyaratan mutlak diperlukan dalam melakukan tindakan medik bagi pasien, karena jika tanpa itu maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya. Sebab hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap standar prosedur operasional yang diatur pada Pasal 51 huruf a UU Praktik Kedokteran yang dapat juga disebut sebagai malpraktek medis yang berujung pada tindakan pidana. Jika seorang dokter tidak memperoleh persetujuan tindakan kedokteran yang sah, maka dampaknya adalah bahwa dokter tersebut akan dapat mengalami masalah hukum pidana, perdata, hingga pendisiplinan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dokter akan mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus medis jika memenuhi syarat, yaitu: memiliki STR (Surat Tanda Registrasi), SIP (Surat Ijin Praktek), melakukan tindakan medis sesuai standar (standar profesi, standar operasional, standar layanan dan standar etik), ada informed consent untuk setiap tindakan medik dan semua harus terdokumentasi dengan baik dalam rakam medis.

Adanya suatu perikatan antara dokter dan pasien mengakibatkan terjadinya suatu hubungan hukum dan akibat hukum yang tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh dokter dan pasien. Hubungan yang timbul antara pasien dan dokter tersebut merupakan hubungan keperdataan yang timbul karena perikatan. Berdasarkan hal tersebut maka muncul akibat hukum dari suatu perikatan, dikarenakan kedua pihak telah terikat oleh suatu perjanjian. Tentunya dokter bertanggung jawab terhadap kesehatan pasiennya, namun dokter tidak dapat menjanjikan suatu hasil akhir yang pasti dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasiennya. Dengan adanya informed consent maka dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pasien dengan dokter atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini adanya informed consent menghadirkan atau mencegah terjadinya penipuan atau paksaan sebagai pembatas otorisasi dokter terhadap kepentingan pasien.Kontrak Terapetik dalam hukum keperdataan menyangkut hukum perikatan yang ada dalam KUHP pasal 1320 yang memuat empati syarat. Keempat syarat itu antara lain adanya kesepakatan para pihak, para pihak yang cakap, adanya suatu objek, dan adanya suatu sebab yang halal. Perjanjian yang tidak memenuhi ke-4 syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, meskipun diakui pihak-pihak yang bersangkutan, ke empat syarat tersebut harus dipenuhi. Perjanjian tindakan kedokteran harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, agar perjanjian tersebut diakui oleh hukum dan sah secara hukum.

Dalam praktek pelaksanaan tindakan medik seringkali ditemui kondisi gawat darurat dimana dokter harus bertindak cepat dan tepat untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien dari kematian. Dalam dunia medis suatu kondisi dikatakan gawat apabila kondisi tersebut dapat mengancam nyawa, dan suatu kondisi dikatakan darurat apabila kondisi tersebut memerlukan tindakan medis yang segera harus ditangani. Kriteria kegawatdaruratan menurut Peraturan Menteri Kesehatan no 47 tahun 2018  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan; b. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi; c. adanya penurunan kesadaran; d. adanya gangguan hemodinamik; dan/atau e. memerlukan tindakan segera. Keterlambatan penanganan beberapa menit saja pada kondisi pasien dengan kondisi gawat darurat dapat menyebabkan peningkatan angka morbiditas dan mortalitas. Dalam kondisi tersebut dokter harus berpacu dengan waktu sehingga tidak sempat untuk memberikan informed consent secara tertulis. Namun bagaimana jika pasien tersebut dalam kondisi gawat darurat tidak ada keluarga atau pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri/ penurunan kesadaran?

Di sini tenaga medis atau dokter akan mengalami dilema dalam mengambil tindakan medik kepada pasien tersebut. karena di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, dijelaskan bahwa dokter berkewajiban untuk mendapat persetujuan dalam melakukan tindakan medik dari pasien atau keluarganya, karena itu perlu dikaji lebih mendalam mengenai tindakan medik bagi pasien gawat darurat terkait dengan adanya informed consent yang wajib diberikan oleh dokter kepada pasien sebelum melakukan suatu tindakan medik, dengan mengedepankan prinsip “The health of my patient will be my first consideration” , yakni kesehatan pasien merupakan hal yang senantiasa diutamakan oleh dokter (World Medical Association, 2006).

Melihat fenomena ini dalam pandangan positivistik, tindakan medis tanpa disertai adanya informed consent merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut justru dianggap sudah merusak marwah dari konsep hukum di Indonesia yang mengedepankan kepada aspek hukum tertulis. Makna tertinggi dalam pandangan ini bahwa legalitas tidak hanya dipandang melalui suatu perbuatan atau tindakan masyarakat sudah dijalankan sesuai dengan teks yang tertulis dalam peraturan perundang – perundangan. Tidak semua di dalam realitas sosial masyarakat semuanya dapat dijawab dengan cukup membaca aturannya saja. Dalam hal tertentu, adakalanya teks aturan tersebut harus dilawan dan didobrak. Teori expressed consent dan zaakwarneming, pada hakekatnya mempunyai korelasi dari hukum progresif. Hukum tidak hanya dipahami secara tersurat, akan tetapi harus dapat ditemukan secara tersirat.

Meskipun keberadaan informed consent sangatlah penting untuk perlindungan hak dan kepentingan pasien maupun dokter, namun hal tersebut tidak boleh menjadi penghambat bagi dokter dalam menyelamatkan nyawa pasien. Jika kondisi pasien gawat darurat (emergency), tindakan prioritas dokter ialah menyelamatkan nyawa pasien, karena dokter berpacu dengan maut. Untuk itu ia tidak sempat untuk menjelaskan tindakan mediknya kepada pasien atau pasien sedang dalam kondisi tidak sadar/ tidak cakap dalam menerima informasi karena sedang kritis. Dengan kondisi yang emergensi/gawat darurat tersebut pasien juga tidak sempat/ tidak bisa untuk memberikan persetujuan kepada dokter, perihal tindakan medik yang akan diberikan kepadanya.

Dengan demikian dokter berada pada keadaan yang dilematis, dimana di satu sisi jika tidak terdapat informed consent maka dokter telah melakukan pelanggaran Standar Prosedur Operasional (SPO) dan dapat terkena ancaman pidana, namun ironisnya juga pihak dokter tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, jika tindakan yang ia lakukan kemudian berakibat fatal bagi pasien tersebut karena ia tidak melakukan sebagaimana SPO yang merupakan kewajibannya yakni tiadanya informed consent, yang diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Praktik Kedokteran. Tanpa informed consent, tindakan medik yang dilakukan dokter dapat dikategorikan melakukan penganiayaan sebagaimana diatur pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari permasalahan itu lah dibuat beberapa analisa perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan medis pada pasien gawat darurat  tanpa informed consent. Kondisi gawat darurat yang dapat dimaklumi disini adalah sesuai kriteria Peraturan Menteri Kesehatan no 47 tahun 2018, dimana keterlambatan pánanganan beberapa menit saja dapat menyebabkan pasien meninggal/ cacat. Pada pasal 4 ayat (1) Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang berbunyi : “Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.” , serta penjelasan Pasal 45 UU Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa tindakan medik dapat dilakukan dokter kepada pasien gawat darurat meski tanpa adanya informed consent.

Hal itu kini juga diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 24 PP Nomor 32 Tahun 1996, Pasal 17 KODEKI, dan Pernyataan IDI tentang Informed Consent (Lampiran SKB IDI No 319/PB/A.4/88). Alasan pembenar secara yuridis terhadap tindakan medis berat tanpa informed consent dalam keadaan gawat darurat yang dilakukan oleh dokter diatur dalam Pasal 4 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa apabila pasien dalam keadaan gawat darurat, maka dapat dilakukan tindakan medis tanpa adanya informed consent terlebih dahulu. Dengan demikian, dokter dalam memberikan tindakan medis pada kondisi pasien gawat darurat memiliki payung hukum yaitu Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 24 PP Nomor 32 Tahun 1996, Pasal 17 KODEKI, dan Pernyataan IDI tentang Informed Consent (Lampiran SKB IDI No 319/PB/A.4/88).

Namun tidak adanya informed consent pada pasien emergency tidak menjadikan dokter lepas tanggung jawab apabila terjadi kesalahan kesalahan dalam penanganan medis yang diberikan. Meskipun sudah dilindungi oleh berbagai undang-undang namun tetap terdapat akibat hukum apabila dokter tidak melakukan pelayanan medis sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu harapannya setelah kegawat daruratan teratasi, dokter dapat memberikan penjelasan kepada keluarga pasien dan meminta informed consent ulang. Bila pasien dalam kondisi tidak sadar/ keluarga tidak ada, setelah kegawatan medis selesai, dokter wajib menuliskan di rekam medis tindakan gawat darurat medis apa saja yang sudah dilaksanakan secara urut sehingga dapat menjadi dasar hukum bahwa yg dokter kerjakan sudah sesuai prosedur dan SOP yang berlaku. Hal itu tentunya menjadi win-win solution untuk dokter pasien, dimana pasien mendapatkan penanganan tepat cepat dan sesuai prosedur tanga malpraktek untuk mengatasi kegawatdaruratannya sehingga survival rate pasien lebih tinggi dan dokter mendapatkan perlindungan hukum dalam usaha cepatnya menyelamatkan pasien.

Editor: IDI Wilayah NTB

Laporkan Konten