in

Akreditasi Rumah Sakit Syariah Solusi Implemestasi Perda Pariwisata Halal NTB

Oleh: H. Nanang Widodo, Sp.B, M.Sc, MPH, FINACS (Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya, Dokter Spesialis Bedah RSUD Tripat Lombok Barat NTB)

Provinsi NTB, khususnya pulau Lombok menjadi salah satu tujuan wisata yang saat ini sedang berkembang pesat. Lombok memenuhi segala aspek untuk tumbuh menjadi salah satu destinasi penting dalam bisnis pariwisata. Keindahan alam Lombok terpampang pada pesona lautan, garis pantai, keindahan bawah laut, pesona pegunungan terutama gunung Rinjani, perbukitan, air terjun, sungai, daerah pedesaan, hutan, dan lain sebagainya. Keindahan alam itu didukung oleh penduduknya yang ramah, bersahabat, dan terbuka, dengan praktik-praktik tradisi serta adat istiadat yang unik dan beragam. Gambaran-gambaran tersebut menjadi jaminan bagi para wisatawan untuk mendapatkan pengalaman berwisata yang menyenangkan sehingga mendorong untuk melakukan kunjungan kembali karena merasa puas dengan berwisata ke pulau Lombok.

Salah satu sumber wisatawan dalam industri pariwisata adalah wisatawan muslim sebagai investor konsumen. Mereka adalah pangsa pasar industri pariwisata yang sangat prospektif, baik secara jumlah kunjungan maupun jumlah pengeluaran yang mereka belanjakan dalam kegiatan berwisata. Wisatawan muslim merupakan pasar global dengan sekitar 1,8 milyar pelanggan potensial, juga investor konsumen yang cukup besar jika melihat pengeluaran mereka dalam kegiatan wisata. Oleh sebab itu diperlukan perlakuan berbeda dalam pelayanan terhadap wisatan muslim tersebut. Atribut keagamaan yang melekat pada wisatawan tersebut, beserta ketentuan-ketentuan agama yang berpengaruh pada kegiatan wisata mereka menimbulkan suatu tuntutan spesial dalam industri pariwisata ini. Kemudian munculah istilah wisata halal yang di design khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim tersebut.

Wisata halal semakin penting dalam menggaet wisatawan muslim karena nuansa keagamaan sangat mempengaruhi pilihan tujuan wisata mereka. Wisatawan-wisatawan Muslim dari teluk Arab terkenal sangat kuat memegang ketentuan-ketentuan agama mereka. Menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 2020 ada sekitar 69 juta wisatawan dari Timur Tengah yang akan berwisata keluar negeri. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 6,7% selama priode tahun 1995-2020. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa wisatawan dari negara-negara teluk Arab menghabiskan USD 20 milyar untuk liburan setiap tahun. Pengeluaran tertinggi terutama wisatawan dari Arab Saudi yang memuncaki pengeluaran sebesar USD 8,5 milyar.

Pulau Lombok pernah mendapatkan penghargaan dalam bidang pariwisata pada ajang World Halal Travel Award 2015 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam ajang tersebut, Lombok menggondol prestasi prestisius pada dua kategori, yakni The Best Halal Destination Award dan The Best Halal Destination Honeymoon Award. Prestasi tersebut membuka kesempatan besar untuk mengembangkan bisnis pariwisata dengan mengusung konsep pariwisata ramah bagi masyarakat muslim dan kesempatan tersebut membawa peluang besar untuk menjadi destinasi wisata halal utama di dunia, selain itu NTB menjadi daerah pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai pariwisata halal.

Perda No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim, serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah. Industri yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip syariah, apabila bersedia menjadi industri berbasis pariwisata halal pun wajib menyediakan arah kiblat di kamar hotel, juga informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, keterangan tentang produk halal, tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, sarana pendukung untuk melaksanakan sholat, serta tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Sejak Provinsi NTB berhasil mendapatkan penghargaan sebagai destinasi wisata halal terbaik ditambah penghargaan destinasi wisata bulan madu halal terbaik dunia, predikat halal tourism seperti identik dengan nama NTB. Perkembangan pariwisata di NTB pun tergolong pesat dalam tiga tahun terakhir dengan pertumbuhan wisatawan yang tumbuh di atas 20%. Berdasarkan analisis SWOT yang bersumber dari Standing Committee of Economic and Commercial Coorperation of the Organization of Islanic Coopration (COMCEC) yang dikutip dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTB disebutkan bahwa kekuatan dalam pelaksanaan wisata halal di Indonesia lebih besar daripada kelemahannya.

Beberapa kekuatan Indonesia dalam melakukan program wisata halal antara lain berpengalaman dalam penyediaan tempat ibadah sholat di area publik. Indonesia khususnya NTB yang saat ini tengah gencar melakukan branding terkait pariwisata halal harus dapat melihat peluang yang ada. Saat ini ada sekitar 1000 hotel yang sudah disertifikasi halal, selain itu tidak bisa dilupakan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung pelaksanaan Perda wisata halal tersebut, fasilitas kesehatan tersebut bukan hanya memenuhi standar untuk memberikan pelayanan kesehatan, namun juga memperhatikan kaidah kaidah syar`i dan solusi dari kondisi tersebut adalah akreditasi RS syariah. RS syariah tidak eksklusif hanya melayani wisatawan muslim saja, sertifikasi RS syariah tetap menjaga mutu dan keselamatan seluruh pasien karena syarat mutlaknya adalah terakreditasi Komite Akreditasi Rumah Sakit. RS syariah wajib membimbing pasien yang sekarat mengucapkan kalimat tauhid mengingatkan waktu salat bagi pasien dan pendamping serta mengutus petugas yang bergender sama dengan pasien untuk memasang kateter.

Istilah RS syariah merupakan istilah baru dalam dunia kesehatan atau dunia perumahsakitan. Standar akreditasi dan sertifikasi syariah ini selanjutnya telah di-pilot project-kan baik di RS besar maupun kecil serta ditindaklanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia terkait konsultasi dan sertifikasi. Rumah sakit tersebut bukan hanya memenuhi standart quality dan patient safety yang dipersyaratkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit KARS, RS syariah juga memenuhi kriteria secara syariah yang diuraikan menjadi 173 elemen penilaian dalam standar sertifikasi rumah sakit syariah. Hal ini dibuktikan dengan telah disusunnya standar akreditasi rumah sakit syariah oleh MUKISI Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia, ujungnya untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Tujuan dari sertifikasi rumah sakit syariah adalah;

(a) Memberikan jaminan bahwa institusi rumah sakit yang terakreditasi telah memenuhi prinsip syariah dan standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat,

(b) Mendorong rumah sakit untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta mempertahankan standar kualitas yang tinggi, (c) Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan serta pengakuan dari khalayak baik internal maupun eksternal.

Seperti dijelaskan bahwa istilah rumah sakit syariah merupakan istilah baru, tentu saja ini menjadi salah satu kelemahan terkait dengan keberhasil implementasi konsep rumah sakit syariah atau belum ada role model untuk konsep rumah sakit syariah ini. Kelemahan lain yang ditemukan dalam implementasi rumah sakit syariah adalah daya dukung internal dunia kesehatan dalam menyediakan ketersediaan tenaga kesehatan dalam berkompetensi syariah, selain itu belum terpadunya proses sertifikasi syariah dengan akreditasi rumah sakit.

Ketika dilihat dari konsep rumah sakit syariah mencakup aspek yang relatif lengkap dalam standarisasi yang melingkupi manajemen dan pelayanan rumah sakit dan ini memberi kesempatan untuk implementasi rumah sakit tersertifikasi syariah sebagai role model untuk rumah sakit daerah lain atau di propinsi yang lain, jika sudah ada contoh akan bisa dinilai keberhasilan dalam implementasi konsep rumah sakit syariah dalam aspek manajemen dan pelayanan, konsep rumah sakit syariah ini juga menguatkan aspek spiritual karyawan rumah sakit dan hal ini menjadi pondasi yang kuat dalam industri rumah sakit dan menjadi motivasi yang kuat bagi karyawan karena bernuansa spiritual.

Literasi masyarakat yang masih rendah tentang konsep rumah sakit syariah dan regulasi pemerintah pusat dalam bentuk peraturan perundang undangan belum spesifik pada bidang perumahsakitan, baru dalam bidang perbankan aturan dan regulasi pemerintah sudah lengkap. Dalam bidang pendidikan sebagai komunitas yang sangat kritis mensikapi perkembangan pelayanan kesehatan juga belum memberi ruang membahas tentang konsep rumah sakit syariah.

Mensikapi kondisi tersebut diatas dan melihat pelaku industri perumahsakitan yang menunjukan ketertarikan yang cukup antusias pada rumah sakit syariah baik dari sektor swasta maupun sektor pemerintah khususnya di Nusa Tenggara Barat menjadi kesempatan yang besar untuk mengembangkan rumah sakit yang tersertifikasi syariah sebagai pendukung implementasi Perda Wisata Halal. Fatwa MUI tentang standart syariah merupakan fatwa pertama dalam sekala global yang mengatur tentang sertifikasi rumah sakit syariah dan perhatian pemerintah saat ini yang sangat intens terhadap pengembangan masyarakat ekonomi syariah merupakan kesempatan berkembangnya rumah sakit tersertifikasi syariah. Keberhasilan pelaksanaan konsep rumah sakit syariah baik dalam aspek manajemen dan pelayanan akan sangat mendukung implementasi Perda Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat. (*)

Editor: Awen

Laporkan Konten