“Titik Terang Perlindungan Perempuan” , Sebuah Catatan Refleksi!

3 min


14 shares

“Saya menghilang dari kampus selama 3 tahun karena takut dengan tindakan oknum dosen yang melecehkan saya” (Anonim).

Apakah lembaga memiliki data akurat tentang jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi diruang public seperti kampus-kampus diIndonesia, atau bahkan di NTB? Jawabannya belum ada. Informasi kasus pelecehan seksual di Perguruan Tinggi muncul seperti desas-desus, rumor, kabar angin. Kalaupun kasus itu terjadi, tidak banyak yang berani melapor. Hanya ada testimony melalui media social, catatan pribadi, bahkan tersimpan dalam ingatan dengan kerahasiaan tertutup rapat. 

Di lingkungan kampus sebagaimana yang terlihat, tidak semua korban berani melaporkan kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang dialaminya. Baik kepihak kampus, ke polisi bahkan ke lembaga yang konsen dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa/wi membuat tidak banyak korban yang berani melaporkan secara terbuka. Ketakukan akan tidak diluluskan, diberikan nilai yang rendah, tidak diikutkan dalam kelas oknum dosen (pelaku) menjadi momok tersendiri bagi korban. 

Survei daring pada 2016 oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene.co serta difasilitasi oleh Change.org Indonesia menemukan 93 persen penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Survey daring pada 2017 yang dilakukan lembaga yang sama dengan koalisi LSM secara nasional terkait dengan “pelecehan seksual di ruang public” menemukan bahwa bentuk pelecehan seksual yang sering dialamani yakni “pelecehan verbal (60%) seperti komentar atas tubuh, siulan, diklakson, suara kecupan/ciuman, komentar rasis/seksis, komentar seksual dan didekati terus. Pelecehan fisik (24%) seperti disentuh, dihadang, digesek, dikuntit, diintip, difoto. Sedangkan “pelecehan visual (15%) seperti main mata, gestur vulgar, dipertontonkan mastur***i, diperlihatkan kelamin. 

Dari hasil survey terhadap 62.000 responden menyimpulkan bahwa “3 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual diruang public, sedangkan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami hal yang sama”. Bagaimana dengan lokasi tempat terjadinya pelecehan seksual? Survey menunjukkan bahwa 33% terjadi di jalanan umum, 19% ditransportasi umum, dan 15% terjadi disekolah dan kampus. 

Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2020, jenis KtP yang banyak terjadi pada posisi kedua yakni diranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602). 58% KtP diranah publik atau komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (531 kasus), Perkosaan (715 kasus) dan Pelecehan Seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya percobaan perkosaan dan persetubuhan. 

Pertanyaan besarnya, dimanakah ruang aman  bagi perempuan dari tindakan pelecehan seksual?Semua ruang seperti gelap bagi perempuan untuk mendapatkan rasa aman. Tidak terkecuali  institusi pendidikan, ruang yg seharusnya menjadi media utk membangun basis tindakan utk penghormatan satu sama lain tanpa memandang gender, ras, agama, dll. 

Bukan rahasia umum jika trend kekerasan terhadap perempuan dilingkungan pendidikan, dalam hal ini kampus akhir2 ini marak terjadi. Bahkan ruang ini tidak mengenal status, baik kampus pinggiran/ favorit, negeri/ swasta. Semua ruang seperti ancaman nyata bagi perempuan.  Tahun 2019, komunitas layanan tanggap pelecehan seksual diKampus “HopeHelp” UI 2019 telah menangani 14 kasus (13 P dan 1 L) kekerasan seksual dalam kampus. UGM dengan kasus Agni, dan beberapa kampus ternama lainnya. 

Di NTB, dikejutkan dengan adanya laporan dari mahasiswi yg mendapatkan perlakuan pelecehan seksual oleh oknum dosen. Keberanian melapor harus diberikan apresiasi dan dukungan oleh banyak pihak. Bukan “blamming victim”. Apalagi membiarkannya berjalan sendiri dalam lorong gelap.  Perlu banyak tangan yg menyalakan lilin utk melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Atas laporan tsb, Majelis Etik Fak.Hukum UNRAM menggelar sidang utk menindaklanjutinya. Setelah serangkain pencarian fakta pendukung maka diputuskan pelaku melanggar kode etik. Sanksipun diberikan, diskors selama 5 tahun (10 semester) dengan tidak melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, diberhentikan atas kedudukannya sebagai sekretaris bagian hukum pidana. 

Upaya ini suatu langkah maju, dimana pihak kampus harus menindak tegas siapapun yg melakukan perbuatan merugikan orang lain, apapun bentuknya. Apakah upaya ini sudah cukup? Sebagai suatu pembelajaran, harus ada upaya nyata untuk meminimalisir potensi resiko terulanganya kasus yang sama. Seperti adanya SOP mekanisme konsultasi tugas perkuliahan, memasang CCTV pada ruang konsultasi, menerapkan SOP (Standar Operasional Penanganan) kasus kekerasan sosial di lingkungan kampus. Kampus harus sigap menyikapi laporan mengenai kekerasan seksual. Dan SOP hanya bisa bekerja jika mempunyai struktur penanganan yang memungkinkan. Dukungan maksimal dari kampus untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual sampai ranah pidana serta pendampingan psikolog bagi korban menjadi PR yang harus diwujudkan. 

Kampus harus tumbuh dalam semangat menyebarkan nilai untuk menegakkan kebenaran serta menjadi lembaga yang mampu membangun keadilan yang setara”. 

Penulis ialah aktivis dan pemerhati perempuan


Like it? Share with your friends!

14 shares

What's Your Reaction?

Marah Marah
0
Marah
Senang Senang
0
Senang
Terhibur Terhibur
0
Terhibur
Terinspirasi Terinspirasi
0
Terinspirasi
Bangga Bangga
0
Bangga
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
Sedih Sedih
0
Sedih
Takut Takut
0
Takut

0 Comments

Komentar

Komentar

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Send this to a friend