Panduan Menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota Berani di Tengah Wabah Corona

7 min


103 shares
Ilustrasi Panduan

Oleh: Taufan, S.H., M.H

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PBB), pada 2 (dua) pekan terakhir mengemuka di berbagai media. Hal demikian merupakan implikasi dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP PSBB) yang tertanda tangan tanggal 31 Maret 2010. Bersamaan dengan itu pula, dikeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dalam Penanganan Covid-19.

Ketentuan tersebut merupakan pelaksana dari UU Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018) yang menyebutkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai salah satu bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebenarnya, UU Kekarantinaan Kesehatan tidak hanya mengamanatkan pengaturan PP PSBB, namun juga PP karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit. Sayangnya, hanya PSBB yang dilirik oleh pemerintah.

Sekitar satu minggu setelah PP PSBB dikeluarkan, pada Selasa (08/04/2020) Gubernur DKI Jakarta secara resmi mengumumkan penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP PSBB) dan efektif berlaku Jumat (10/04/2020). PSBB kemudian disusul pula oleh Provinsi Banten dan Jawa Barat. Walau secara mendasar PSBB telah dilaksanakan oleh hampir di seluruh wilayah, namun dengan dikeluarkannya PP PSBB, pemerintah daerah (pemda) didorong untuk memperjelas status dengan mengusulkan pemberlakuan PSBB di wilayahnya.

Kekaburan PSBB

Berdasarkan ketentuan UU, PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu, sedangkan karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Maka, dengan pilihan PSBB, pemerintah menginginkan fokus pada aspek pencegahan daripada karantina wilayah (lockdown) yang juga diperuntukan pada penanganan penyebaran penyakit. Di sisi lain, memperhatikan kondisi empiris di lapangan, tidak hanya dibutuhkan upaya pencegahan, tetapi juga dibutuhkan upaya percepatan penanganan.

 Dalam upaya pencegahan, pemerintah pusat yang diiukti oleh sebagian besar pemda terus mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah. Di sisi lain, imbauan tersebut sulit dibedakan dengan karantina rumah, secara tidak langsung seolah meminta masyarakat secara sukarela melakukan karantina rumah secara mandiri. Bahkan, dalam bebarapa kesempatan, unsur pemerintah seringkali menyampaikan permintaan isolasi mandiri atau karantina rumah bagi ODP juga beberapa kategori PDP. Masyarakat pun seringkali melontarkan lockdown, isolasi ataupun karantina. Semua istilah itu, bergantian digunakan, tanpa disadari arti serta konsekuensi hukumnya. Padahal, pemerintah hanya mengakui PSBB.

Berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan, dalam karantina (wilayah, rumah dan rumah sakit), disebutkan bahwa selama karantina setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Kemudian, khusus karantina rumah ditegaskan pula bahwa selama penyelenggaraan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah.

Dengan isolasi mandiri atau karantina rumah secara sukarela, tentu tidak memiliki konsekuensi hukum yang membebani tanggung jawab pemerintah pusat atau pemda untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan dan kebutuhan lainnya. Namun, hal demikian tentu membahayakan, mengingat tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi yang merata, sehingga dapat memicu berbagai persoalan. Selain soal kebutuhan hidup dasar, yang perlu dikhawatirkan dalam isolasi mandiri ataupun karantina rumah adalah pemenuhan kebutuhan medis seperti masker, alat pengukur suhu, atau kelengkapan lain sampai pada soal plastik sampah. Tentu sangat membahayakan apabila setiap orang khususnya ODP atau PDP dibiarkan keliaran, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi keluarga dan orang lain. Hal tersebut setidaknya tebukti, pasien positif kluster gowa telah menebar virus dan menyumbangkan angka peningkatan pasien positif di NTB. Keteledoran dan Ketidaksigapan pemda provinsi dan pemda kab/kota di NTB menambah kerumitan pencegahan Covid-19.

Ironi PSBB

Berbagai langkah pemerintah, termasuk pilihan PSBB, memberi kesan pemerintah menghindari tanggung jawab pemenuhan hak sesuai amanat UU. Dengan dikeluarkannya PP PSBB, menegaskan pula sikap pemerintah menolak tuntutan “lockdown” juga karantina rumah, dan lebih memilih jalan aman dengan PSBB. Walau faktanya, karantina rumah maupun karantina wilayah telah dilaksanakan, pemerintah tidak kunjung mengeluarkan peraturan pelaksana. Padahal, UU jelas-jelas telah mengamanatkan semuanya, dan kenyataanya, semua telah diterapkan bersamaan.

Tentu disadari, kondisi satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda, mengingat pula keberagaman geografis, sosial dan budaya, maka sangat dimungkinkan adanya wilayah yang di batasi dengan PSBB, juga di tempat lain ada wilayah yang memang harus dikarantina, atau terdapat keharusan karantina rumah sakit dan karantina rumah di beberapa wilayah yang berbeda. Sehingga berbagai opsi tersebut perlu diberikan kepastian hukum.

Menakar PSBB di NTB

Gubernur NTB dalam beberapa kesempatan di beberapa media menyampaikan sejalan dengan Presiden yang menolak lockdown, dan memilih pembatasan secara ketat bandara, pelabuhan dan kegiatan masyarakat. Terlepas dari kekaburan pengaturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, melalui PP PSBB memberikan kesempatan kepada gubernur untuk memperjelas kebijakan pembatasan. Sehingga, kekaburan tidak bisa dibiarkan berlanjut, walaupun terlambat, sudah seharusnya gubernur, bupati juga walikota di NTB menunjukan kualitas dan keberanian untuk memperjelas kebijakan pembatasan.

Beberapa daerah, telah memberikan contoh sikap berani dan tegas melakukan karantina dan mengabaikan permintaan pemerintah pusat, bahkan setingkat lurah/desa sampai RW mengambil inisiatif melakukan karantina. Langkah tersebut, juga tidak ada keberatan dari pemerintah pusat. Ditinjau dari segi hukum, keberanian langkah kepala daerah patut dibenarkan, karena memiliki tanggung jawab kepada pemilihnya, selain itu, dalam keadaan darurat dituntut cara-cara luar biasa, dengan syarat adanya itikad baik untuk melindungi keselamatan warga, termasuk mengenyampingkan atau menerobos hukum secara normatif (rule breaking), mengingat pergerakan Covid-19 yang mengancam nyawa semua orang, maka untuk melampaui pandemi juga perlu berhukum melampaui teks.

Jika dicermati ketentuan PP PSBB, sesuai amanat UU mengatur PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Secara mendasar, upaya demikian telah dilakukan hampir diseluruh wilayah termasuk di NTB, walau tanpa PP sekalipun. Sehingga, kehadiran PP PSBB terkesan lambat dan hanya berfungsi  sebagai simbol kepastian hukum. Namun demikian, dengan adanya PP PSBB, dapat dilihat sebagai upaya memperkuat kebijakan serta mendorong tanggung jawab pemda dalam pembiayaan untuk pemerataan dan ketepatan pemenuhan hak masyarakat. Maka dari itu, seluruh pemda perlu menindaklanjuti status pembatasan sosial yang telah dilakukan, serta dapat meningkatkan upaya pencegahan melalui pembatasan lebih lanjut dan kebijaksanaan penerapan sanksi.

Sama halnya dengan lockdown (karantina wilayah), penetapan PSBB menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini ditetapkan oleh menteri. PP tersebut mengamanatkan pemberlakuan PSBB diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota ataupun kepala gugus tugas Covid-19 kepada menteri kesehatan. Artinya bahwa, di NTB, PSBB dapat diusulkan oleh tidak hanya oleh gubernur, tetapi juga bupati dan walikota.

Pembiayaan dan Pemenuhan Hak

Dalam penerapan PSSB, tidak hanya dimungkinkan pembatasan sosial lebih lanjut, tetapi juga tanggung jawab pemenuhan hak masyarakat. Sehingga perlu direspon lebih lanjut oleh bupati dan walikota. Untuk PSBB, dalam UU Kekarantinaan Kesehatan  memang tidak disebutkan tanggung jawab pemerintah pusat juga pemda, namun dari pembatasan berbagai aktifitas dan akses, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap hak warga negara sebagaimana dijamin Konstitusi, UUD NRI 1945, sebagai hukum tertinggi, hal tersebut juga telah didistribusikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Misalnya terkait masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah, dengan adanya berbagai pembatasan, akan berpengaruh terhadap penghasilan. Kemudian ketenagakerjaan, apabila terjadi PHK, penutupan sementara atau pembatasan jam operasional, maka nasib tenaga kerja perlu dipikirkan, tugas pemerintah maupun pemda adalah memastikan hak pekerja dipenuhi. Sehingga, menjadi tanggung jawab pemda memberikan perlindungan.

Dalam hal pembiayaan PSBB, baik Undang-undang maupun PP tidak menyebutkan pembiayaan penanganan ataupun tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak  kebutuhan dasar dan lainnya. Namun, pembiayaan dimungkinkan untuk kebijakan pemerintah daerah, berdasar  ketentuan Perpu Kebijakan Keuangan Covid-19, mengatur kebijakan keuangan daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penanganan dan menghadapi ancaman Covid-19.

Berbeda dengan lockdown (karantina wilayah) yang secara tegas disebutkan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait serta selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pemerintah memang telah berupaya, pontang-panting menyiasati skema pembiayaan dengan melabeli hak masyarakat sebagai bantuan sosial, modifikasi dengan berbagai program lainnya atau sekaligus menitipkan pelaksanaan dari program yang telah direncanakan. Tanpa mengecilkan usaha pemerintah, namun secara hukum, pemerintah tidak menjalankan kewajibannya secara penuh, juga tidak sinkron dengan persoalan dan cenderung mengaburkan tanggungjawab yang diberikan undang-undang. Upaya pemerintah sangat jauh dibandingkan maksud dari UU yang mengamanatkan beberapa komponen tanggung jawab. Sehingga, ketika kepala daerah di NTB khususnya gubernur kembali memperkuat ketidakjelasan langkah yang diambil, juga akan memberikan kesan Ia lari dari tanggung jawab. Untuk seorang yang kita pilih secara demokratis, hal demikian tentu mengecewakan.

Apapun pilihan gubernur, apabila pertimbangannya adalah keterbatasan ekonomi untuk memenuhi tanggungjawab, secara hukum, pada dasarnya, ketentuan mengenai tanggungjawab itupun dapat dikesampingkan oleh pemda, apabila memang pertimbangan ekonomi tidak dimungkinkan, masyarakat pun harus memaklumi dan memperkuat solidaritas sosial, dengan kekuatan gotong royong masyarakat NTB setidaknya mampu menghadapi tantangan Covid-19, yang terpenting adalah kejujuran, dan keberanian gubernur, bupati/walikota menentukan kepastian sikap demi hukum tertinggi, keselamatan jiwa manusia.

Penulis ialah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram – NTB


Like it? Share with your friends!

103 shares

What's Your Reaction?

Marah Marah
0
Marah
Senang Senang
0
Senang
Terhibur Terhibur
0
Terhibur
Terinspirasi Terinspirasi
0
Terinspirasi
Bangga Bangga
0
Bangga
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
Sedih Sedih
0
Sedih
Takut Takut
0
Takut

0 Comments

Komentar

Komentar

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Send this to a friend