in ,

Jumlah Janda di Lombok Barat Saja 33 Ribu Lebih, Perda Poligami Ali BD jadi Solusi?

Ilustrasi Perda Poligami Ali BD

kicknews.today – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) merilis jumlah janda di Kabupaten Lombok Barat saat ini mencapai 33 ribu orang lebih. Data ini baru menunjukan jumlah janda di satu kabupaten saja.

Para janda ini, terdiri dari janda ditinggal cerai, suami meninggal dan janda muda. Ada juga di antara mereka ditinggal oleh suami menjadi TKI ke luar negeri.

Jumlah data janda ini akan berdampak pada perubahan administrasi kependudukan (adminduk) yang bersangkutan, sebab dalam Kartu Keluarga (KK) yang sebelumnya statusnya kawin namun karena janda maka statusnya harus diubah.

“Data janda yang kami diberikan oleh kantor KB mencapai 33 ribu orang,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat, H. Muridun, Jumat (14/2).

Dikatakan dia, dari data yang ada, banyaknya data perempuan berstatus janda di Lombok Barat ini karena cerai mati dan cerai hidup akibat ditinggal pergi suami menjadi TKI ke luar negeri.

Mengenai banyaknya jumlah janda ini untuk menemukan solusinya, mengingatkan kita pada kebijakan Perda Poligami yang ditetapkan Ali Bin Dachlan (Ali BD) saat menjabat sebagai Bupati Lombok Timur periode 2013 sampai dengan 2018.

Peraturan Bupati Lombok Timur No.26 Tahun 2014 yang dikeluarkan Ali BD saat itu, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam aturan tersebut, bagi PNS pria di jajaran Pemkab Lombok Timur yang mengurus izin poligami dikenakan biaya sebesar Rp1 juta. Maka Poligami bagi PNS di Lombok Timur merupakan sesuatu yang legal.

Di dalam Perbup itu, selain mengatur biaya izin poligami, juga biaya pengurusan izin lain yang masuk ke kas daerah menjadi pendapatan lain-lain yang sah.

‘’Secara umum mengenai izin apa saja ada biaya administrasi yang masuk ke kas daerah, tidak hanya soal poligami, ada izin galian C, izin pengurusan kenaikan pangkat dan lain-lain,’’ kata Ali BD dikutip dari salah satu media saat ia menjadi Bupati Lombok Timur.

Dengan ditetapkannya tarif  pengurusan izin poligami, bukan berarti PNS pria mendapat kemudahan berpoligami. Izin poligami bisa terbit setelah melalui berbagai proses sesuai dengan Undang-Undang perkawainan.

Diantara alasan bagi seorang pria mempoligami isterinya yaitu isteri mengalami sakit, tidak memiliki keturunan dan sebab lain. Belum lagi sebelum berpoligami harus mendapat izin isteri dan atasan di intansi di mana ia bekerja.

Atas kebijakan yang diterapkan pemerintah saat itu, seorang warga bernama Tiwi, asal Selong, Lombok Timur yang mengaku sedang membantu rekannya menghadap Bupati mengadukan permasalahannya, karena suaminya yang adalah seorang PNS berkeinginan untuk poligami, berpendapat bahwa kebijakan dicetuskan Ali BD itu tentu dengan maksud baik.

‘’Mungkin maksud kebijakan ini melindungi perempuan agar suaminya tidak berselingkuh,’’ katanya bijak.

Namun juga dilanjutkan, sebagai seorang perempuan bagaimanapun aturan itu sah tetapi pada kenyataannya tidak ada perempuan yang mau dipoligami.

Bagaimana pendapat anda?

What do you think?

100 points
Upvote Downvote

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

65 Anak di Bima Keracunan Makanan di Acara Ulang Tahun

Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika 40 Persen Tuntas, 4000 Tiket Ludes Dipesan