kicknews.today – Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan di NTB dikhawatirkan akan tidak sesuai dengan target. Sejumlah pekerjaan di beberapa sekolah disinyalir tak akan bisa rampung tepat pada waktunya. Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat NTB, Dr. Imam Sofian menghawatirkan kondisi tersebut akan berdampak negatif pada kelancaran proses belajar mengajar dan merugikan bagi siswa, guru dan sekolah.
“Kami sudah mendapat data sejumlah pekerjaan fisik di sekolah yang masih jauh dari target. Padahal ini sudah akhir tahun dan pekerjaan yang dananya menggunakan DAK tahun 2022 itu kan harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember besok,” ungkap Dr Imam di kantor DPD Demokrat NTB di Mataram, Jumat (30 12 22).
Disebutkanya bahwa dana alokasi dari pemerintah pusat tersebut telah masuk sejak lama dan seharusnya proses pekerjaan yang dilaksanakan di sejumlah sekolah itu sudah mulai berjalan sejak jauh hari sebelumnya. Sehingga proses dan finalisasi pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
“Kami mendapat data bahwa masih ada pekerjaan yang capaiannya dibawah 60 persen. Rasanya tidak akan mungkin diselesaikan. Namun ada kemungkinan penyelesaian pembayaran juga tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kondisi itu akan menimbulkan masalah di belakang hari,” ungkap Pengacara yang juga mengemban jabatan selaku Ketua Projo NTB itu.
Mengantisipasi munculnya potensi masalah hukum bagi pihak yang tidak seharusnya menanggung konsekuensi, DPD Demokrat NTB melalui BHPP membuka posko pengaduan di nomer 0878 6581 1223. Posko pengaduan ini dihajatkan untuk mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan DAK 2022.
Sementara Sulhan Muchlius, ST selaku Sekertaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat NTB menyebutkan bahwa dunia pendidikan menjadi salah satu atensi khusus dari Partai Demokrat. Karenanya Ia selaku fungsionaris Demokrat akan memberikan atensi khusus pada peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus akan berupaya maksimal menjaga iklim pendidikan agar tidak terganggu dengan hal yang sejak awal seharusnya bisa diantisipasi.
“Tidak lancarnya pekerjaan yang dananya bersumber dari DAK ini tentu akan merugikan daerah, terutama dunia pendidikan termasuk merugikan siswa dan guru. Menggangu kelancaran proses belajar mengajar jika ada bangunan yang sudah dibongar terus tidak selesai dikerjakan renovasi atau pembangunanya,” ungkap Sulhan.
Bukan hanya terkait target waktu, lebih jauh Sulhan juga mengatakan akan menurunkan tim seprofesinya untuk memeriksa kualitas bangunan yang sudah dikerjakan di sekolah-sekolah di NTB.
“Tidak sulit dan tidak mahal kok melakukan pemeriksaan terhadap kualitas bangunan itu. Ada standarisasi teknisnya, dan saya bisa turunkan kawan-kawan untuk melakukan itu” ungkap Sulhan (hl)
