kicknews.today – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Artadi menggelontorkan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari program Rumah Tahan Gempa (RTG) yang belum diterima oleh sebagian masyarakat Lombok Utara,” kata Artadi, Rabu (29/05/2024).
Menurut Politisi Gerindra ini, pembangunan pada APBD murni 2024 untuk RTLH sebanyak 5 unit dengan anggaran per rumah senilai Rp 35 juta.
“Nantinya pada APBD Perubahan 2024 akan dibangun kembali sebanyak 10 unit dan untuk tahun 2025 mendatang akan dibangun kembali sebanyak 20 unit,” bebernya.
“Caranya kita cicil, supaya masyarakat yang belum bisa merasakan bisa merasakan. Karena ini keterbatasan anggaran juga,” lanjutnya.
Dijelaskan Artadi, kriteria warga yang mendapat bantuan RTLH melalui Pokir Ketua DPRD yaitu masyarakat yang belum memiliki rumah, kemudian masyarakat yang menjadi korban gempa kemarin.
Adapun anggaran dititipkan di Dinas PUPR Bidang Perkim (Perumahan dan permukiman). Pembangunan yang akan dibangun akan dilakukan dengan sistem swakelola.
“Untuk yang 5 unit ini di Dusun Karang Nangka dan Dusun Pengembuk Desa Sokong Kecamatan Tanjung. Nanti yang lain menyusul, kita minta untuk swakelola saja supaya cepat jadi,” jelasnya.
Belum jelasnya anggaran RTG dari pemerintah pusat menjadi salah satu alasan program ini tercuat. Ia menilai hari ini sekitar kurang lebih 1,4 ribu warga Lombok Utara masih belum mendapat RTG.
Sehingga RTLH ini hadir untuk menutupi kekurangan itu, namun demikian pihaknya mengajak semua anggota Dewan maupun Pemerintah untuk terus menggelontorkan anggaran pada program ini.
“Kalau untuk RTLH kita semua (Anggota Dewan) pakai Pokir, ini saja kemungkinan 2 tahun selesai. Ini menjadi tanggung jawab kita semua baik wakil rakyat dan juga pemerintah,” ujarnya.
Terkait pembangunan RTLH ini, dirinya mengaku bahwa ada beberapa anggota dewan tidak setuju dan belum setuju. Sehingga APBD tahu 2025 nanti bisa diketahui apakah dewan gelontorkan pikir untuk program serupa atau tidak.
“Respon anggota ada sebagian yang setuju dan belum setuju. Kita lihat di anggaran tahun 2025 mudahan anggota lain ikut andil juga,” tutupnya. (gii)
