kicknews.today – Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Utara, Sudirsah Sudjanto angkat bicara terkait aksi sejumlah anggota DPRD Lombok Utara yang membongkar langsung pagar proyek di kompleks kantor DPRD setempat karena dinilai tidak sesuai spesifikasi. Meski mengapresiasi kepedulian para legislator terhadap kualitas pembangunan, Sudirsah menilai langkah pembongkaran itu sudah kelewat batas.
“Saya menyayangkan teman-teman yang harus turun membongkar. Ada mekanisme yang tepat sesuai tupoksi teman-teman dewan, yaitu menegur, mengingatkan pihak pelaksana, atau berkonsultasi dengan pengawas jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian,” ujar Sudirsah, Kamis (14/08/2025).
Sudirsah yang juga anggota DPRD Provinsi NTB menegaskan, legislatif tidak memiliki kewenangan langsung untuk membongkar bangunan. Menurutnya, tindakan tersebut menjadi ranah eksekutif, seperti Dinas Pekerjaan Umum atau Satuan Polisi Pamong Praja, yang berwenang menegakkan aturan dan melakukan penertiban sesuai prosedur hukum.
“Pembongkaran bangunan harus melalui proses hukum yang jelas, termasuk pemeriksaan, pemberitahuan, dan memberi kesempatan kepada pemilik proyek untuk memperbaiki ketidaksesuaian,” jelasnya.
Ia menambahkan, peran DPRD sudah diatur, yakni menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan, DPRD dapat menempuh langkah resmi seperti interpelasi kepada pemerintah daerah.
“Jadi soal pembongkaran pagar proyek itu mestinya bukan teman-teman dewan yang melakukan. Ada pihak yang berwenang, ada prosedur hukumnya. Tugas DPRD sudah jelas: pengawasan dan pengendalian,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi III DPRD Lombok Utara melakukan aksi pembongkaran pagar. Mereka menilai proyek penembokan pagar kantor DPRD dibangun asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi. (gii)
