Oleh: Bang Abi
Setiap kali konflik memanas di Timur Tengah, dunia tidak hanya menghitung jumlah pasukan. Dunia menghitung harga minyak.
Selat Hormuz kembali disebut. Jalur sempit yang menurut U.S. Energy Information Administration dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia itu selalu menjadi pengingat bahwa energi bukan sekadar komoditas, melainkan variabel geopolitik.
Ketika harga minyak mentah naik, siapa yang menanggung risikonya?
Indonesia memang mengatur harga BBM domestik melalui mekanisme subsidi dan kompensasi. Namun data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa ketika harga minyak global melonjak, beban subsidi energi dalam APBN ikut membengkak hingga ratusan triliun rupiah. Artinya, fluktuasi harga global tetap menekan sistem fiskal nasional.
Pertanyaannya: bagaimana dengan pemerintah daerah?
APBD memang tidak langsung membayar subsidi nasional. Tetapi struktur operasional pemerintahan daerah tetap bertumpu pada energi fosil. Ribuan kendaraan dinas berbasis BBM bergerak setiap hari. Setiap liter bahan bakar yang dikonsumsi terhubung dengan harga minyak dunia.
International Energy Agency (IEA) mencatat bahwa sektor transportasi merupakan salah satu konsumen energi berbasis minyak terbesar secara global. Indonesia tidak terkecuali. Ketika harga minyak melonjak, biaya transportasi ikut terdorong naik. Itu hukum ekonomi yang tidak bisa dinegosiasikan.
Di sinilah letak persoalan yang jarang dibahas secara serius: ketahanan fiskal daerah terhadap volatilitas energi global.
APBD yang sehat bukan sekadar APBD yang seimbang di atas kertas. Ia harus tahan terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan penuh pada BBM berarti ketergantungan pada pasar global yang tidak stabil.
World Bank dalam berbagai kajian fiskalnya menekankan pentingnya manajemen risiko eksternal, termasuk risiko harga komoditas. Diversifikasi dan efisiensi energi bukan hanya agenda lingkungan, tetapi strategi fiskal.
Ketika harga minyak naik tajam, daerah yang sepenuhnya bergantung pada BBM akan menghadapi tekanan biaya operasional. Sebaliknya, daerah yang mulai mengurangi ketergantungan tersebut memiliki ruang stabilitas yang lebih besar.
Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emission 2060 melalui Kementerian ESDM. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 bahkan secara eksplisit mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah. Kebijakan ini sering dibaca sebagai agenda lingkungan semata. Padahal di baliknya terdapat logika ekonomi energi yang lebih dalam.
Energi listrik di Indonesia ditetapkan melalui struktur tarif yang relatif lebih terkendali dan tidak sepenuhnya mengikuti gejolak harga minyak global. Artinya, pergeseran sebagian operasional dari BBM ke listrik bukan hanya soal emisi, tetapi soal stabilitas biaya jangka panjang.
Di tengah volatilitas global, pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi “kenapa berubah”, tetapi “apa risikonya jika tidak berubah?”
Setiap konflik di kawasan penghasil minyak akan selalu membawa ketidakpastian. Setiap ketidakpastian energi akan selalu menguji struktur fiskal. Dan setiap ujian fiskal akan menentukan seberapa kokoh fondasi anggaran kita.
Diskusi publik sering terjebak pada nominal sesaat. Padahal yang lebih penting adalah struktur risiko jangka panjang. Harga minyak bisa melonjak dua kali lipat dalam waktu singkat. Seberapa siap APBD kita menghadapi skenario itu?
Ketahanan fiskal bukan dibangun saat harga energi stabil. Ia dibangun dengan mengantisipasi gejolak sebelum datang.
Karena yang berbahaya bukan hanya harga minyak yang naik.
Yang berbahaya adalah sistem anggaran yang rapuh ketika harga itu melonjak.
Dan dalam dunia yang semakin tidak pasti, rapuh bukan lagi pilihan. (*)
