kicknews.today – Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) banyak nelayan di Lombok Timur kesulitan mendapatkan BBM. Akibatnya, para nelayan terpaksa tak bisa melaut.
Kondisi itu membuat Kepala Dinas Perdagangan (Disperdag) Lombok Timur, Lalu Dami Ahyani geram. Dia mempertanyakan fungsi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang seharusnya bisa mengakomodir kebutuhan BBM untuk nelayan.
“SPBN ini diberikan perlakuan khusus untuk melayani para nelayan, bukan dijual kepada masyarakat umum,” sesal Dami saat dikonfirmasi via whatsapp, Rabu (14/9).
Namun dalam operasinya, Dami melihat justru kinerja dari SPBN perlu disoroti. Mengingat di lapangan banyak nelayan yang justru kesulitan dalam mendapatkan BBM. Bahkan katanya, banyak dari nelayan harus membeli bensin eceran dengan harga lebih mahal, agar bisa melaut.
“Dari beberapa kasus yang muncul terkait BBM, saya justru sepakat dengan kebijakan pemerintah tentang ‘barcode’, untuk mengontrol peredaran BBM,” jelasnya.
Kebijakan dengan barcode ini menurutnya penting diadakan. Dimana pedagang eceran akan diatur dimana dia memperoleh BBM untuk dijual.
“Misalnya pedagang eceran hanya bisa mengisi BBM di satu SPBU. Dia tidak bisa membeli BBM di SPBU lain karena terprogram,” katanya.
Dami menegaskan, pedagang minyak eceran juga tidak dibolehkan membeli BBM di SPBN. Sebab, SPBN hanya dikhususkan untuk kebutuhan nelayan.
“Yang jelas nelayan sekarang harus punya identitas. Pertama dia punya kartu nelayan, kalaupun tidak punya, cek KTP nya yang tentu ada status nelayan,” tegasnya.
Penyaluran BBM menurutnya, harus tepat sasaran. Jangan sampai BBM dimonopoli demi kepentingan oknum.
“Soal pedagang eceran yang malah punya kartu nelayan itu belum ada laporannya. Kalaupun ada nanti kami kroscek,” tegasnya. (cit)
