in

Rakor Penanganan Covid-19, Wagub NTB soroti revisi 5 peraturan Kemenkes

kicknews.today – Dalam kunjungannya ke NTB, Kepala BNPB RI, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menggelar Rapat Koordinasi bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB. Rakor tersebut berlangsung di Novotel Lombok Tengah, Jum’at, 13 November 2020.

Rakor ini diikuti pula oleh seluruh Deputi dan Pakar BNPB baik secara langsung dan juga melalui virtual. Tak ketinggalan, jajaran Forkopimda Provinsi NTB, Asisten I dan II Setda NTB, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov beserta seluruh Satgas Covid-19 NTB turut menghadiri dan mendengarkan perkembangan serta arahan jajaran BNPB di dalam menghadapi pandemi Covid-19 di NTB.

Doni Monardo yang juga selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RI mengarahkan agar koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat harus terus ditingkatkan. Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik, penanganan Covid-19 di tiap daerah dapat semakin terlihat progresnya.

“Hal-hal yang sudah baik ini harus kita jaga, namun yang masih belum optimal, perlu dilakukan langkah-langkah integrasi,” ucapnya.

Doni juga turut menyinggung peningkatan kasus positif Covid-19 yang terdapat di Pulau Sumbawa belakangan ini. Menanggapi hal tersebut, Ia menilai disinilah peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama didalam mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19.

“Tokoh agama memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan ke masyarakat dan kami yakin imbauan dari tokoh-tokoh, khususnya tokoh agama ini sangat efektif dan mujarab, sehingga bisa ditaati oleh masyarakat,” jelas Doni.

Hal ini juga dikatakannya tidak bisa dilakukan hanya sekali waktu saja, melainkan harus secara rutin. Ia yakin dengan persatuan dan kekompakan masyarakat, pandemi Covid-19 akan mampu diatasi dengan baik. Menyampaikan pesan Presiden RI, Joko Widodo, Ia mengajak masyarakat agar tidak lengah dan lalai dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Ini adalah modal utama bangsa kita, ini adalah kekuatan bangsa kita, kebersamaan dan gotong royong,” ujarnya.

Doni kemudian mengapresiasi langkah dan strategi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di dalam penanganan Covid-19. Begitu juga dengan peran TNI/Polri yang dinilainya telah bekerja dengan luar biasa. Ia berpesan kepada seluruh masyarakat NTB untuk terus menjaga Iman, Aman dan juga Imun.

“Hanya itulah kunci kita dalam menghadapi Covid-19 ini, kita tidak tau kapan pandemi ini akan berakhir, bisa jadi akan semakin panjang dan tentunya kita membutuhkan kesabaran, kekompakan satu sama lainnya untuk bersama-sama mengatasi Covid-19 ini,” pungkas Doni.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 di NTB mengatakan bahwasanya Pemprov bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angka Covid-19 di NTB. Sosialisasi demi sosialisasi juga terus dilakukan guna menjalin sinergi yang baik antar pemerintah dengan masyarakat.

Wagub kemudian menyoroti Revisi 5 Peraturan Kemenkes yang diungkapkannya cukup menyulitkan di dalam melakukan swab. Dalam revisi tersebut, Orang Tanpa Gejala (OTG) dikatakan tidak perlu melakukan swab meskipun ada kemungkinan telah melakukan kontak dengan penderita Covid-19.

“Ini yang sering menjadi alasan masyarakat untuk menolak untuk di swab karena tanpa gejala walaupun kontak erat. Jika dulu, mau ada gejala atau tidak, itu langsung di swab karena memang aturannya begitu,” ungkap Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut.

Lebih lanjut, Umi Rohmi menjelaskan bahwa saat ini Pulau Sumbawa memang sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19. Sebelumnya Pulau Lombok mengalami hal serupa, namun berkat penanganan yang baik, Pulau Lombok saat ini memiliki presentase kesembuhan yang cukup tinggi dan diatas rata-rata nasional.

Selain itu, Umi Rohmi juga berharap partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan antisipasi sedini mungkin dari masyarakat terhadap Covid-19 disebutnya akan dapat mengurangi risiko yang lebih parah lagi.

“Ini yang kami jaga kedepan untuk bagaimana orang mau cepat melaporkan dirinya bila tergejala itu jangan didiamkan, menunggu parah baru lapor ke Dinas Kesehatan. Ini yang terus kita dorong dan edukasi agar di Pulau Sumbawa ini jangan sampai presentasenya tinggi seperti Mataram, Lombok Barat dan juga Lombok Tengah,” terangnya.

Begitu juga dengan penerapan Perda No. 7 tahun 2020 terkait Penanggulangan Penyakit Menular yang diimbaunya agar lebih masif ditegakkan. Ia menyadari berbagai kesulitan yang ada selama penegakkan Perda, terlebih hal tersebut merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia. Oleh sebab itu, Ia mengapresiasi aparat kepolisian yang begitu luar biasa mengawal jalannya Perda.

“Ini memang sesuatu yang baru dan tidak mudah untuk menegakkan Perda diseluruh lokasi, namun dari waktu ke waktu terus kita berusaha,” tutup Rohmi. (Oni)

What do you think?

Member

Written by toni hermawan

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Sembunyikan sabu di lemari, pemuda Bima dibekuk

Informasi dari Medsos, Gubernur NTB bantu warga Bima