in

Penerapan Perda Protokol Covid-19, masyarakat merasa dibebani denda di tengah kemelut ekonomi

kicknews.today – Sejak Senin (14/09), razia masker digelar di 11 pemerintah kabupeten/kota di seluruh NTB dalam rangka mendisiplinkan masyakarat.

Kasat Pol PP Provinsi NTB Drs.Tri Budiprayitno, M.Si mengatakan, Pemda bersama TNI/Polri sangat serius dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum ungkap Tri, maka dikenakan sanksi sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2020 maksimal Rp500 ribu.

“Mari masing-masing kita memastikan untuk senantiasa disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam keseharian aktifitas kita. Tidak ada pilihan kita selain harus mau menjadikan protokol kesehatan sebagai tata cara kehidupan baru kita di masa pandemi ini,” kata Tri, Rabu, (16/9).

Ia mengatakan, kedisiplinan masyakarat dalam menerapkan protokol kesehatan khususnya selalu menggunakan masker akan menyelamatkan diri sendiri dan orang yang ada di sekitar.

‘’Masih ada masyarakat yang tidak disiplin. Saya sedih karena masih ada yang kena sanksi. Makanya kita harus terus konsisten melakukan penegakan. Apalagi ke depan, pada 26 September kita sudah masuk tahapan kampanye Pilkada,’’ ujarnya.

Merasa dibebani denda

Salah satu warga Cakranegera, L Anhar yang terjaring razia akibat kedapatan tidak menggunakan masker pada, Selasa (15/9) kemarin mengatakan bahwa penerapan perda sangat memberatkan warga.

Karena, ada banyak warga Mataram yang melanggar harus disanksi dengan denda yang cukup menyulitkan warga. “Saya rasa ini memberatkan warga. Karena ekonomi lagi sulit mana lagi harus kena denda,” ujarnya.

“Kita sudah susah cari makan mana harus bayar denda. Makanya saya lebih memilih sanksi sosial,” jelasnya.

Sesuai dalam Perda Penanggulangan Penyakit Menular yang dijabarkan dalam Pergub, masyarakat umum yang tak menggunakan masker di tempat umum bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu. Sedangkan bagi ASN yang tak menggunakan masker di tempat umum, dendanya lebih besar yaitu Rp 200 ribu.

Sementara bagi penyelenggara kegiatan apabila tidak mempraktikkan protokol Covid bisa didenda Rp 250 ribu. Sedangkan bagi pengurus atau penanggung jawab fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 400 ribu.(Vik)

What do you think?

Premium

Written by TIM Redaksi

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Sekolah di Lombok Tengah Masih Tutup

Pasokan Air di PDAM Bulan September menurun hingga 20 persen