kicknews.today – Los Angeles kembali dilanda ketegangan setelah gelombang aksi protes besar-besaran meletus menyusul operasi penangkapan imigran oleh badan ICE (Immigration and Customs Enforcement). Protes yang dimulai sejak 6 Juni 2025 tersebut telah berubah menjadi kerusuhan di sejumlah titik, terutama di pusat kota Los Angeles.
Menurut laporan The Guardian, hingga Selasa (10/6), lebih dari 411 orang telah ditangkap, dan kerusakan dilaporkan terjadi di ratusan toko serta fasilitas umum. “Kami mencatat puluhan toko di area Fashion District mengalami penjarahan dan pembakaran,” ujar seorang petugas LAPD kepada media lokal.
Aksi protes ini dipicu oleh razia ICE terhadap para pekerja migran yang berlangsung di lokasi-lokasi padat, seperti Home Depot dan kawasan bisnis kecil. Kebijakan keras ini dinilai diskriminatif dan melanggar prinsip HAM, memicu kemarahan publik.
Presiden Donald Trump merespons dengan mengirimkan 4.200 pasukan Garda Nasional dan 700 Marinir ke Los Angeles. Mengutip Reuters, pihak militer diberi kewenangan menahan warga sipil untuk mendukung operasi ICE. Namun, mereka disebut tidak membawa senjata mematikan, melainkan peluru karet.
Kebijakan ini langsung memicu kritik keras dari Gubernur California, Gavin Newsom, yang menyebut langkah Presiden Trump sebagai “serangan terhadap demokrasi.” Dalam pernyataannya, Newsom menegaskan: “Negara bagian ini tidak akan tunduk pada intimidasi militer terhadap warganya sendiri.”
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, juga memberlakukan jam malam (curfew) mulai pukul 20.00 hingga 06.00 untuk menekan eskalasi kekerasan. Di sisi lain, aparat keamanan tetap siaga penuh, sementara CBP (Customs and Border Protection) turut menggunakan drone pengintai Predator tanpa senjata untuk memantau pergerakan massa dari udara.
Kondisi pagi hari di Downtown LA dilaporkan mulai tenang. Warga terlihat kembali beraktivitas, meski suasana tegang masih terasa. Sementara itu, protes serupa mulai menyebar ke kota-kota besar lain seperti New York, Chicago, dan San Francisco.
Aksi ini menjadi salah satu gejolak sosial terbesar sejak pandemi COVID-19, memperlihatkan rapuhnya hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian dalam isu penegakan hukum dan hak-hak imigran. (red.)
