Kasus kekerasan seksual di Lombok Utara meningkat karena masyarakat berani melapor

Kepala Dinsos PPPA KLU, Faturrahman. (Foto. kicknews.today/Anggi)

kicknews.today – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual, termasuk terhadap penyandang disabilitas.

 

Meski fenomena ini cukup memprihatinkan, namun di sisi lain mencerminkan tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor. Hasil positif dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan selama ini.

 

Kepala Dinsos PPPA KLU, Faturrahman mengungkapkan bahwa tren peningkatan kasus yang tercatat tidak sepenuhnya negatif. Justru, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan semakin tinggi.

 

“Beberapa kasus memang menunjukkan tren kenaikan, tetapi ini juga berarti masyarakat kini lebih berani melapor. Saat ini, jika ada kasus, respon masyarakat dan UPTD PPA sangat cepat. Kami bekerja keras dalam penjangkauan dan penanganan,” jelasnya, Kamis (22/05/2025).

 

Sejumlah kasus yang masuk, lanjut Faturrahman, telah berhasil diselesaikan, terutama yang terkait dengan pernikahan anak di bawah umur. Sementara kasus lain, termasuk kekerasan seksual, masih dalam proses penanganan hukum.

 

“Sebagian besar kasus pernikahan anak bisa ditangani. Kalau tidak bisa dipisah langsung, kami bantu proses dispensasi ke pengadilan,” terangnya.

 

Dalam menangani pernikahan anak, mediasi menjadi langkah penting. Bahkan ketika orang tua menyetujui pernikahan, pihak Dinsos PPPA tetap melakukan pendekatan dan mediasi bekerja sama dengan majelis kerama desa dan tokoh masyarakat setempat.

 

“Kami terbantu dengan peran tokoh masyarakat. Ini sangat krusial dalam menyukseskan mediasi,” tambahnya.

 

Tak hanya menangani kasus, Dinsos PPPA KLU juga aktif melakukan sosialisasi Konvensi Hak Anak dan mengembangkan program Sekolah Ramah Anak. Sosialisasi ini menyasar tak hanya sekolah-sekolah, tetapi juga desa-desa, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.

 

“Kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab bersama. Upaya ini akan terus kami tingkatkan,” tegasnya. (gii)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI