kicknews.today- Bupati Lombok Timur, H.M Sukiman Azmy meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendukung upaya pemberdayaan perempuan, kelompok marginal dan rentan seperti difabel. Tidak saja OPD, ia juga meminta agar desa dapat mengalokasikan dana bagi pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan tersebut.
Hal tersebut di ungkapkannya oleh Sukiman ketika musyawarah perempuan yang berlangsung di Rupatama ll, Kantor Bupati, pada Rabu (27/7). Selain masalah kelompok marjinal, Sukiman juga merespon terkait harapan yang dimiliki oleh lima perempuan dari sekolah perempuan yang ada di Lombok Timur seperti Fauziah, Zinuraini, Kurniati, Siska, dan Marlina. Mereka sebagian pribadi pun sebagai ketua dan anggota sekolah perempuan, pengajar, juga anggota masyarakat yang kerap menerima serta membantu menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap bantuan maupun layanan pemerintah.
Satu dari lima nama tersebut, menyampaikan harapannya pada musyawarah perempuan saat itu. Diantaranya terkait persoalan kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), kelengkapan dokumen kependudukan, akta nikah atau akta cerai yang berdampak terhambatnya akses terhadap bantuan sosial dan program pemerintah lainnya.
Kemudian, penguatan kapasitas dan fasilitas umum yang layak bagi difabel, upah layak, hingga implementasi terhadap Perbup maupun Perda terkait pencegahan perkawinan usia anak yang dinilai belum optimal.
Usai merespon hasil musyawarah perempuan tersebut, Bupati melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Institut KAPAL Perempuan terkait pelaksanaan program Inklusi di Kabupaten Lombok Timur. Inklusi merupakan program kemitraan Australia dan Indonesia menuju masyarakat inklusif sebagai salah satu upaya menghapus kekerasan maupun diskriminasi terhadap kelompok rentan dan minoritas menuju pembangunan yang inklusif.
Pelaksanaan program Inklusi ini menyasar 12 desa di 9 kecamatan dengan tujuan diantaranya memperkuat kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan, akses dan partisipasi. Kemudian kontrol terhadap program-program pembangunan sebagai bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan perspektif Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI). Selain itu program ini diharapkan dapat pula mendukung pengintegrasian perspektif GEDSI dalam pengembangan data, perencanaan, penganggaran, pembentukan kebijakan, monitoring dan evaluasi.
“Lotim menjadi satu dari 10 kabupaten/kota yang dipilih dalam pelaksanaan program Inklusi ini, dengan Institut KAPAL Perempuan dan LPSDM NTB sebagai Mitra dan Pendamping,” kata Sukiman.
Direktur Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah yang hadir secara virtual menyampaikan program ini juga merupakan kelanjutan program yang telah dijalankan Institut KAPAL Perempuan di Lombok Timur yang baru saja berakhir, yaitu Program Action. Sejumlah intervensi atas dilaksanakannya Program Inklusi termasuk sebagai bentuk respon terhadap dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa.
Ditambah pula memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengatasi penyebab marginalisasi di Indonesia. Serta yang terpenting adalah mendukung komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Perlu diketahui bahwasanya KAPAL merupakan sebutan Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bergerak pada isu keperempuanan. (cit)
