kicknews.today – Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas kemiskinan. Salah satunya melalui bidang pendidikan dengan menyediakan akses program sekolah Rakyat gratis.
Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan transformatif yang mampu menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal.
“Bukan sekadar tempat belajar, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai ruang pemberdayaan sosial. Ini penting agar anak-anak dari keluarga miskin tidak terus terperangkap dalam siklus kemiskinan,” tegas Nunung Usai bincang kamisan pada Kamis (24/7/2025).
Nantinya, calon peserta didik direkrut berdasarkan data densil yang dihimpun dinas sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Yakni tidak dilakukan tes akademik melainkan seleksi berdasarkan profil keluarga dan kondisi sosial ekonomi keluarga dan bisa mendaftarkan anggota keluarga lebih dari satu.
”Nanti dalam satu keluarga bisa daftarkan lebih dari satu anak, karena tidak dibatasi, karena ini murni untuk pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan,” ujar Nunung.
Nunung juga menjelaskan nantinya setiap siswa akan menjalani pendidikan selama satu tahun di sekolah rakyat, sebelum nantinya akan pindah ke sekolah umum.
”Model ini fleksibel tapi kami pastikan proses adaptasi dan pendampingan psikososial tetap berjalan, anak anak ini kan datang dari latar belakang sulit jadi mereka butuh pendekatan khusus,” terang Nunung.
Sementara untuk tahap pertama ada tiga lokasi sekolah rakyat yang sudah berjalan, di antaranya:
1. Sentra Paramita (Lombok Barat) – jenjang SMP dengan 100 siswa
2. Eks Aktor (Lombok Tumur) – Jenjang smp, dengan 125 siswa
3. SKB Gunung Sari dan BLK Lemek – Jenjang SD
Lebih lanjut Nunung menyampaikan saat ini Kementerian sosial telah Meng-approve pembangunan tahap dua yang di rencanakan dimulai Agustus 2025 nanti. Dimana masing-masing sekolah akan dibangun di atas lahan seluas 5 hektare dengan anggaran mencapai Rp300 miliar per unit yang ditanggung oleh Kemensos dan diawali dengan peletakan batu pertama di Pandai Bima.
Selain di Pandai Bima, sejumlah kabupaten seperti Lombok Barat, Sumbawa dan KLU juga masuk dalam daftar prioritas pembangun sekolah Rakyat.
”Idealnya itu satu kabupaten satu sekolah ya, tapi kendala lahan masih menjadi persoalan utama terutama di daerah perkotaan,” terang Nunung.
Sebagai informasi Sekolah Rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah program pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah Rakyat akan menyediakan fasilitas lengkap, termasuk asrama, ruang kelas, layanan kesehatan, dan fasilitas olahraga. Program sekolah rakyat dihharapkan menjadi jalan keluar bagi keluarga yang selama ini tertinggal dalam akses pendidikan dan kehidupan yang layak. (wii)
