kicknews.today – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan 2024 di Sasak Narmada Tanjung, Selasa (28/05/2024). Agenda ini mengundang Lembaga Pemerhati, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Budaya serta stakeholder terkait.
Ketua PWI NTB, M Nasrudin selaku narasumber kegiatan mengatakan akan mendukung langkah-langkah atau cara yang akan dilakukan Bawaslu KLU untuk meminimalisir terjadinya berita hoax yang pada akhirnya tidak produktif.
“Dari apa yang disampaikan teman-teman yang hadir, sangat bagus. Ini nanti oleh Bawaslu KLU dirangkum untuk merumuskan langkah-langkah penting dalam konteks bagaimana meningkatkan pengawasan partisipatif itu,” kata Nasrudin.
Dikatakannya, masyarakat Lombok Utara sudah menyadari, mengerti dan paham apa yang diinginkan oleh Bawaslu untuk bersama-sama berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dalam Pilkada 2024.
“Kawan-kawan dari Bawaslu KLU sudah bagus menggelar acara seperti ini. Apalagi terjadi interaktif antara pihak audiens dengan Bawaslu. Ini positif. Seharusnya tidak hanya di Lombok Utara, di Kabupaten lain juga dilakukan yang seperti ini. sehingga menjadi produk kegiatan dari Bawaslu,” ujarnya.
Sementara Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB) Itratip menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengajak dan melibatkan komponen masyarakat agar bersinergi dan berkolaborasi dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada yang akan berlangsung pada November mendatang.
“Bawaslu menyadari betul bahwa personel kita ini sangat terbatas. Bisa dibayangkan satu Panwas (Panitia Pengawas) desa akan mengawasi seluruh aktivitas politik yang ada di desa itu,” ujarnya.
Tentu saja, lanjut Itratip, bahwa seluruh aktivitas politik yang dilakukan oleh tim kampanye, relawan dan seterusnya yang mungkin melakukan pelanggaran di desa itu tidak sepenuhnya terpantau oleh pihak Bawaslu.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar masyarakat ikut berpartisipasi ketika ada pelanggaran di lapangan masyarakat mau melaporkan ke Bawaslu atau Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) terdekat. Dengan begitu, pihaknya bisa cepat merespons dan menangani setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.
“Inilah pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dan hal ini merupakan dasar dalam upaya mewujudkan Pemilu tanpa pelanggaran,” tegas Itratip.
Dikatakannya, Bawaslu KLU sudah sangat aktif dan terus-menerus tanpa henti tanpa lelah berkomunikasi dengan stakeholder dari semua lapisan masyarakat, organisasi kepemudaan dan instansi pemerintah.
“Saya kira kolaborasi yang sudah terbangun harus terus dijaga terus dipelihara terus dikuatkan sehingga setiap tahapan yang sedang berlangsung itu betul-betul bisa teratasi secara maksimal karena ada kolaborasi itu,” katanya.
Dirinya juga berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh atau terpapar oleh informasi-informasi yang tidak jelas sumber datanya dan tidak jelas siapa penyebar beritanya.
“Cara mengatasinya cukup informasi itu sampai ke kita (Bawaslu, Red) jangan diteruskan, karena kalau diteruskan berarti kita menjadi mata rantai penyebaran hoax. Masyarakat kita pasti bisa membedakan mana berita negatif dan berita positif, mana yang harus diteruskan mana yang tidak diteruskan,” tutupnya. (gii)
