kicknews.today – Pro kontra mengenai program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akhirnya menemui titik terang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk menunda implementasi Tapera. Pengumuman ini disampaikan di Kompleks DPR RI pada Kamis, 6 Juni 2024.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) NTB menyatakan dukungannya terhadap program iuran Tapera yang bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah. Sekretaris Umum DPD APERSI NTB, Ilman Cipta, menjelaskan bahwa program Tapera yang telah berjalan, seperti subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta dan subsidi selisih bunga melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sudah cukup optimal untuk konsumen.
Namun, Ilman Cipta mengkritisi rencana iuran Tapera sebesar 2,5%, yang menurutnya perlu dikaji kembali. “Banyak pro dan kontra dari masyarakat umum yang perlu edukasi tentang program tersebut,” ujarnya. Ilman juga menambahkan bahwa rencana program iuran Tapera ini sangat terburu-buru. “Pemerintah harus mengkaji ulang karena perbedaan UMR setiap daerah berbeda-beda, belum lagi aturan KPR Bank penyalur FLPP yang sangat selektif dan ketat dalam melakukan pembiayaan. Belum apa-apa MBR takut untuk mengambil rumah subsidi. Ibarat nasi kalau belum matang, apa enak disajikan untuk tamu?” jelas Ilman di Mataram, Rabu 12 Juni 2024.
Ketua Umum DPP Apersi Pusat, Junaidi Abdillah, sebelumnya telah mengingatkan saat RAKERDA DPD APERSI NTB pada 22 Mei 2024, agar berkomitmen dan berkontribusi membantu masyarakat NTB mendapatkan rumah murah dan layak huni, khususnya rumah bagi MBR. “PR kita semua ke depan adalah bagaimana proses dan pembiayaan MBR ini tidak dipersulit. Kami berharap perbankan dan stakeholder lebih fleksibel dalam mengurus pengajuan perumahan,” kata Junaidi.
Ilman Cipta menambahkan, meski rencana program iuran Tapera menjadi fokus, ada masalah yang lebih genting yang perlu segera diselesaikan, seperti finalisasi RT/RW. “Contoh, RT/RW harus segera final agar jelas mana lahan yang bisa dibangun oleh developer dan mana yang Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Percuma juga kalau pemerintah punya program sangat bagus tapi tidak bisa tersalurkan dengan baik,” tutup Ilman. (red.)
