in

Nasib Rohingya saat Myanmar dikudeta Jenderal ‘Otak Pembantaian Etnis’

Etnis Rohingya (Reuters)

kicknews.today – Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan (kudeta), melawan pemerintahan yang terpilih secara demokratis dengan menahan Aung San Suu Kyi bersama sejumlah pimpinan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan Senin fajar.

Pihak militer menyebut penahanan itu dilakukan sebagai respons atas “kecurangan pemilu”, menurut pernyataan yang disampaikan melalui siaran televisi milik militer.

Dalam sebuah video yang disiarkan itu disebutkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Nama Jenderal Min bukanlah sosok yang baru didengar dunia, mengingat dia adalah otak dari penindakan terhadap etnis Rohingya.

Pada 26 Oktober 2017, Menteri Luar Negeri AS saat itu, Rex Tillerson, menelepon langsung Min dan mendesaknya agar menghentikan kekerasan.

Jenderal berusia 64 tahun itu sempat mengeluhkan dunia sudah menghakiminya secara tidak adil atas “solusi akhir” atas Rohingya.

Nama Jenderal Min bukan sosok yang baru didengar dunia, mengingat dia adalah otak dari penindakan terhadap etnis Rohingya.

Pada 26 Oktober 2017, Menteri Luar Negeri AS saat itu, Rex Tillerson, menelepon langsung Min dan mendesaknya agar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Jenderal berusia 64 tahun itu sempat mengeluhkan dunia yang sudah menghakiminya secara tidak adil atas “solusi akhir” atas Rohingya.

Namun begitu, Bangladesh kini tetap menyerukan perdamaian dan stabilitas di Myanmar setelah kudeta militer itu dan mengatakan negara tersebut tetap berharap tetangganya melakukan upaya tulus untuk memajukan proses pemulangan sukarela pengungsi Muslim Rohingya yang terhenti.

“Kami gigih dalam mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan Myanmar dan telah bekerja dengan Myanmar untuk pemulangan secara sukarela, aman, dan berkelanjutan dari warga Rohingya yang berlindung di Bangladesh,” kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Bangladesh yang berpenduduk mayoritas Muslim telah melindungi 1 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, yang warganya mayoritas beragama Buddha, di mana sebagian besar dari mereka tidak diberi kewarganegaraan.

Proses repatriasi yang didukung PBB telah gagal dijalankan meskipun ada banyak upaya dari Bangladesh, yang kini telah mulai mengirim beberapa pengungsi ke pulau terpencil di Teluk Benggala.

“Kami berharap proses ini terus berlanjut dengan sungguh-sungguh,” ujar Kementerian luar Negeri Bangladesh.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Senin dalam kudeta melawan pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang terpilih secara demokratis. Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi dalam penggerebekan pada Senin dini hari.

“Kami berharap proses demokrasi dan pengaturan konstitusional akan ditegakkan di Myanmar. Sebagai tetangga dekat dan ramah, kami ingin melihat perdamaian dan stabilitas di Myanmar,” ujar kementerian tersebut.

Reputasi internasional Suu Kyi rusak setelah dia gagal menghentikan pengusiran paksa ratusan ribu warga Rohingya dari Negara Bagian Rakhine barat pada 2017. Meski demikian, pengungsi Rohingya di Bangladesh mengutuk tindakan terhadap politisi di negara asalnya.

“Kami mendesak komunitas global untuk maju dan memulihkan demokrasi dengan cara apa pun,” kata pemimpin Rohingya Dil Mohammed kepada Reuters melalui telepon. (red.)

Editor: Dani

Laporkan Konten