kicknews.today – Pemerintah pusat resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang mencakup berbagai aspek, termasuk perekrutan PNS dan PPPK.
Kebijakan ini mengharuskan pemerintah daerah (Pemda) melakukan penyesuaian anggaran dengan lebih ketat dan selektif.
Menanggapi kebijakan tersebut, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yusran Hadi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) NTB telah melakukan perhitungan matang agar efisiensi ini tetap relevan dengan kebutuhan daerah.
”Kami akan hitung dulu sumber daya yang ada dan mencocokkannya dengan kebutuhan. Kami akan sampaikan lagi perkembangannya,” ujar Yusran, Kamis (13/02/2025).
Dalam APBD 2025, anggaran BKD NTB mengalami pemangkasan sekitar Rp1,3 miliar dari total Rp3 miliar lebih, atau sekitar 30 persen. Namun, Yusran memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu kebutuhan pokok yang berkaitan dengan meritokrasi, asesmen center, dan manajemen talenta.
”Kami telah memilah kebutuhan belanja mana yang bisa dipotong dan mana yang tidak. Untuk tugas pokok BKD, anggarannya tetap aman,” jelasnya.
Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, BKD NTB juga telah mempersiapkan penerapan meritokrasi dalam pemerintahan baru Iqbal-Dinda.
Yusran menyebut pihaknya telah melakukan studi banding ke beberapa daerah dan BKN guna memastikan sistem meritokrasi berjalan dengan baik.
”Kami sudah mempelajari visi-misi pemenang Pilkada NTB dan siap menjalankan prinsip-prinsip meritokrasi,” katanya.
Yusran juga memberikan pesan kepada seluruh PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu untuk bekerja dengan baik dan menunjukkan kinerja maksimal agar terus dipertahankan sebagai aparatur sipil negara (ASN).
”Kesempatan emas bagi mereka yang bersungguh-sungguh akan selalu terbuka lebar,” tandasnya.
Dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, Pemprov NTB berharap dapat tetap menjalankan program prioritas tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik serta tetap menjaga efektivitas pengelolaan kepegawaian di daerah. (gii)
