kicknews.today – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memberikan dampak signifikan terhadap industri perhotelan di Kota Mataram.
Kegiatan meetings, incentives, conventions, and exhibitions (MICE) yang biasa digelar oleh kementerian di hotel-hotel kini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Adiyasa Kurniawan, menyatakan bahwa sebagian besar hotel yang memiliki fasilitas meeting room mengalami pembatalan event yang sebelumnya telah dijadwalkan.
”Hampir semua kegiatan kementerian tahun 2025 di Kota Mataram ditunda. Sebagian besar hotel anggota AHM sudah melaporkan pembatalan acara yang berdampak besar terhadap bisnis mereka,” ujar Adiyasa pada Senin (10/02/2025).
Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk penurunan okupansi hotel, tetapi juga berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan hotel.
”Semua kegiatan pemerintah dihapus dari hotel, otomatis hotel yang mengandalkan MICE akan mengurangi karyawan. Ini yang kami khawatirkan,” ungkapnya.
Dari total 30 hotel yang tergabung dalam AHM, sekitar 80 persen memiliki fasilitas meeting room. Jika kebijakan ini terus berlangsung tanpa kepastian, industri perhotelan di Mataram bisa mengalami krisis serius.
”Istilah postponed ini terdengar lebih halus daripada canceled, tapi jika tidak ada kejelasan sampai semester kedua, sama saja dengan pembatalan total,” tambahnya.
Harapan bagi Pemulihan MICE di Mataram
Meskipun banyak agenda kementerian yang dibatalkan, salah satu kegiatan berskala nasional yang masih berjalan sesuai jadwal adalah Muktamar IDI pada 12-15 Februari 2025.
Namun, event besar lainnya seperti MXGP dan MotoGP masih belum memiliki kejelasan terkait pelaksanaannya di NTB.
Adiyasa berharap pemerintah tidak menghapus anggaran untuk MICE secara keseluruhan, melainkan melakukan penyesuaian atau pengurangan yang lebih bijak.
”Kami berharap anggaran MICE tidak dihapus total. Jika memungkinkan, lebih baik dikurangi daripada dihilangkan, karena dampaknya sangat besar bagi industri perhotelan dan tenaga kerja,” tegasnya.
Selain menunggu keputusan dari pemerintah pusat, pihaknya juga meminta pemerintah daerah, baik Provinsi NTB maupun kabupaten/kota, untuk tetap mengalokasikan anggaran MICE guna menjaga keberlangsungan bisnis hotel di Mataram.
”Kalau MICE dihapus total, selesai sudah. Kami berharap pemda bisa memberikan solusi,” pungkasnya.
Sebagai upaya mitigasi, para pelaku industri perhotelan kini mulai mengandalkan event non-pemerintah seperti pertemuan bisnis swasta, seminar akademik, dan wisata MICE berbasis komunitas. Namun, tanpa dukungan dari pemerintah, sektor ini masih berada dalam ketidakpastian.
Dengan situasi yang masih dinamis, para pelaku industri berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel agar dampak negatif dari efisiensi anggaran tidak semakin melumpuhkan sektor pariwisata dan perhotelan di Mataram. (gii)
