kicknews.today – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian positif dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2025. Berdasarkan hasil pengukuran, skor demokrasi NTB mencapai 76,37, naik signifikan sebesar 6,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan ini disampaikan langsung Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Capaian IDI 2024 di Golden Palace Hotel, Mataram, Rabu (25/9/2025).
”Alhamdulillah, Indeks Demokrasi Provinsi NTB mengalami peningkatan. Ini bukti bahwa demokrasi kita meningkat dan terus membaik,” tegas Wagub di hadapan peserta Rakornas dari seluruh Indonesia yang hadir.
Menurutnya, kehadiran peserta Rakornas menjadi bentuk dukungan nyata bahwa NTB adalah daerah ramah demokrasi dan terbuka.
Sementara itu Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, menilai capaian tersebut merupakan perkembangan menggembirakan, meski secara nasional NTB masih berada pada kategori sedang.
“Peningkatan ini luar biasa, lebih dari enam poin. Artinya ada perbaikan signifikan di NTB, terutama pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang naik hingga 10,05 poin. Namun, agar bisa naik ke kategori baik, NTB perlu mengoptimalkan aspek lain,” ujar Ateng, usai Rapat Koordinasi Nasional IDI di Mataram, Kamis (25/9/2025).
Menurut Ateng saat ini aspek kebebasan di NTB masih relatif stagnan, hanya naik tipis dari 79,50 menjadi 79,53. Ia menekankan pentingnya menjaga iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi agar capaian demokrasi semakin kokoh.
“Kalau masyarakat menyalurkan aspirasi secara damai tanpa kekerasan, tentu akan berdampak positif pada skor demokrasi. Inilah yang harus kita kawal bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menyebut pengukuran IDI dilakukan melalui tiga aspek utama, yakni kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan total 22 indikator.
“IDI ini sudah kita ukur sejak 2009 dan terus bertransformasi. Capaian IDI NTB yang meningkat menunjukkan ada progres dalam praktik demokrasi di daerah. Ke depan, kami ingin agar provinsi-provinsi, termasuk NTB, bisa terus memperbaiki angka indeksnya, karena IDI kini menjadi indikator kinerja utama bagi pemerintah daerah, termasuk gubernur,” tegasnya.
Heri menambahkan, penguatan demokrasi di daerah sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Demokrasi yang sehat, setara, dan inklusif menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas. Karena itu, kami bersama Kemendagri, Bappenas, dan BPS mendorong agar capaian IDI di setiap daerah terus meningkat,” katanya.
Sebagai informasi, IDI Pusat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bapanas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Komunikasi Pemerintah menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi nasional, guna melakukan dan melihat sejauh mana indeks demokrasi indonesia dalam rangka menuju Indonesia emas tahun 2045. (wii)
