kicknews.today – Indikasi adanya upaya mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) baik dari Provinsi NTB maupun Kabupaten Sumbawa pada acara MXGP Samota, mendapat perhatian dari Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman. Politisi muda yang akrab disapa IJU itu menyinggung, padahal jauh hari sebelumnya Gubernur NTB telah mengatakan bahwa event ini adalah murni gawe swasta.
“Ngapain repot-repot memobilisasi ASN dan pejabat kesana supaya menonton. Agak aneh menurut saya,” katanya, Jumat (24/6).
Dia pun kian bingung dengan penunjukan salah seorang pejabat Pemprov NTB sebagai komandan lapangan. Disaat yang hampir bersamaan, tampak bergantian kepala-kepala dinas datang ke Kabupaten Sumbawa.
“Di Lombok Barat itu sering ada acara-acara besar bertaraf internasional, ya kayak musik jazz. Itu tamunya banyak, dari luar negeri juga banyak. Tapi, kok tidak pernah mendapat perhatian Pemprov NTB seperti MXGP,” ucapnya.
IJU menyebut, bila kemudian publik mengaitkan situasi itu karena pemilik perusahaan penyelenggara yaitu PT. Enduro Samota Gemilang (ESG) adanya anak Gubernur NTB, yang membuat ASN berjibaku menjadi cukup beralasan.
Dia menyebut posisi Pemprov NTB dalam gelaran MXGP ini abu-abu. Mengaku acara digelar swasta, namun tampak ada keterlibatan penuh pihak Pemprov.
“Ya saya pribadi terus terang agak bingung, agenda katanya tak pakai APBD. Tapi, apa iya pejabat-pejabat yang bolak-balik kesana pakai uang pribadi,” tanyanya.
Bagi IJU gelaran MXGP Samota dengan MotoGP maupn WSBK di Mandalika itu berbeda status. Gelaran tersebut tercatat di negara secara resmi dan dihelat oleh BUMN. Dukungan sponsornya pun dibuka secara terang.
“Swasta punya event, pemerintah repot segala-galanya. Agak unik buat saya,” tegasnya.
Pola abu-abu yang terjadi ini, menurut IJU memungkinkan ada penggunaan off-budget atau dana non-budgeter.
Dana yang ada di luar anggaran, tidak tercatat dalam APBD atau APBN. Sampai saat ini, dana off-budget masih dianggap sebagai illegal budget karena tidak ada peraturan yang mengaturnya.
Dia pun meminta Pemprov NTB membaca aturan yang tertuang dalam Manajemen pengelolaan keuangan negara Undang-undang Nomor 17 tahun 2003. Jelas di dalamnya tindakan negara yakni Pemprov NTB harus tercatat.
“Saya juga mendapat informasi valid bahwa setiap OPD wajib membeli ratusan tiket MXGP, dan setelah gelaran ini dihembuskan isu akan ada evaluasi kinerja ASN. Kemungkinan besar akan ada mutasi pejabat,” ungkap IJU menyebutkan laporan yang diterimanya.
“Saya sudah meminta Fraksi Demokrat di Provinsi NTB untuk mengecek beberapa hal,” tututpnya (hl).
