kicknews.today – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Lombok Timur, Wawan Jaya Purnama, bersama anggotanya mellaporkan kebocoran anggaran proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Lombok Timur. Pihaknya secara tegas meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif yang menyedot anggaran negara lebih dari Rp8 miliar.
Proyek yang berlokasi di Pusat Pertokoan Pancor itu dikerjakan oleh perusahaan Gajah Monopolis dan dinilai menyimpan banyak kejanggalan.
Wawan mengungkapkan temuan awal Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, M.Si, sudah cukup menjadi indikasi adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek tersebut. Namun, HMI MPO Lotim menilai, temuan tersebut harus ditindaklanjuti oleh lembaga yang lebih independen dan memiliki kapasitas audit yang mumpuni, seperti BPKP.
“Kami telah resmi menyurati BPKP perwakilan NTB pada Kamis lalu agar segera melakukan audit khusus. Kami ingin mengetahui secara detail dan akurat seberapa besar dugaan mark-up anggaran negara atas bobroknya pelaksanaan proyek ini,” tegas Wawan pada Sabtu (22/3/25).
Menurutnya, hasil kajian dan pemantauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa proyek yang sejatinya diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi UMKM di Lombok Timur itu justru menyimpan banyak misteri. Mulai dari kualitas pembangunan yang diragukan hingga dugaan adanya penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Tak hanya berhenti pada desakan audit, HMI MPO Lotim juga telah menyurati Kepolisian Daerah (Polda) NTB. Mereka meminta Kapolda NTB untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. HMI MPO Lotim menilai bahwa di tengah jeritan pelaku UMKM yang masih berjuang menahan lapar dan dahaga akibat sulitnya akses permodalan, praktik penyalahgunaan anggaran dalam proyek PLUT sangat menyakitkan rasa keadilan.
“Kami meminta Kapolda NTB agar menerjemahkan asa cita Presiden Prabowo yang ingin memberantas tuntas segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran negara. Ini adalah wujud komitmen kami untuk mengawal program Presiden di daerah,” lanjutnya.
Selain Polda NTB, HMI juga menyurati Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia untuk membantu APH mentracking lalu lintas percakapan para pihak yang terdiri pimpinan daerah, KPA, PPK, Konsultan Prencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor
Wawan juga menegaskan bahwa meskipun proyek PLUT ini masih dalam masa pemeliharaan, aparat penegak hukum (APH) seharusnya bisa mulai mendalami dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek. HMI MPO Lotim menduga ada aliran fee proyek kepada pejabat-pejabat teras di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
“Sekarang ini, APH seharusnya sudah bisa membuat peta asumtif terkait dugaan aliran fee proyek ini. Ini penting agar tidak ada lagi celah permainan dalam pengelolaan anggaran publik,” katanya.
Lebih lanjut, Wawan menjelaskan bahwa saat ini bidang Isu Strategis HMI MPO Lotim sedang melakukan koordinasi intensif dengan Badan Koordinasi (Badko) Mereka berencana menggelar aksi massa di Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam waktu dekat.
“Kita sedang finalisasi waktu pelaksanaan aksi massa ke Polda NTB dan Kejati NTB. Ini adalah bentuk komitmen moral kami sebagai mahasiswa, agar dugaan korupsi tidak dibiarkan tumbuh subur di Lombok Timur,” pungkasnya. (cit)
