kicknews.today – Ribuan masyarakat Sakra, Kabupaten Lombok Timur tolak wacana Pemerintah Provinsi NTB menghibahkan lahan dan bangunan eks Akademi Keperawatan (Akper) di Sakra untuk dihibahkan kepada salah satu yayasan, Kamis (13/4). Aksi tersebut juga diikuti puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).
Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB, Rohman Rofiki mengatakan, masyarakat Sakra memang patut keberatan terhadap rencana dihibahkannya lahan dan bangunan eks Akper kepada ormas yang tergolong mapan.
“Yang tidak dipahami oleh jajaran pemerintah provinsi, rencana hibah kepada ormas yang familiar ini diduga tidak sesuai asas kepatutan sebagaimana ditegaskan dalam asas umum pemerintahan yang baik,” ujarnya, Kamis (13/4).
LMND NTB ikut menolak terhadap wacana hibah tersebut, karena dinilai tidak tepat dan disaat Pemprov NTB sedang dililit utang. “Jika menghibahkan aset maka diduga akan terjadi defisit keuangan daerah” ujarnya.
Ia juga menekankan agar pemerintah kembali menegaskan pasal 33 tentang tanah air bumi dan apapun yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.
“Jika dikorelasikan dengan rencana hibah tersebut patut kita duga itu adalah ketimpangan yang hanya memperkaya golongan dan kelompok tertentu,” tegasnya
Oleh karena itu, ia meminta DPRD khususnya Dapil Selatan Lombok Timur agar membela masyarakat selatan (Sakra) dan juga meminta Gubernur NTB untuk membuat pernyataan tertulis terkait penolakan rencana hibah tersebut.
“Kami mendesak Gubernur NTB untuk membuat pernyataan tertulis terkait penolakan rencana hibah ini,” pungkasnya
Sementara Kepala Desa Sakra, Lalu Anugrah Bayu Adi mengatakan, aksi penolakan ini sebagai bentuk ketegasan masyarakat Sakra.
“Kalau memang mau dihibahkan kenapa harus ke ormas tersebut. Terlebih lagi kan Wakil Gubernur NTB kan notabene orang yayasan tersebut. Dan perlu kita ketahui juga bahwa yayasan itu juga sudah kaya,” kata Anugrah.
Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa pembangunan Akper ini memiliki sejarah yang panjang. Area pembangunan Akper itu merupakan lahan asli milik warga setempat. Namun seiring waktu tanah itu diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan aset.
“Mereka harus tahu asal usul tanah tempat di bangunnya Akper ini. Tanah ini punya warga Sakra. Tapi pada zaman ketika terjadi eskalasi politik tanah itu dipinjamkan ke pemerintah. Karena ketika itu pemerintah tidak bisa menggaji pegawainya. Makaknya tanah itu di jual tahun dan uangnya dipakai untuk menggaji pegawainya. Tapi entah kenapa tanah itu sekarang berubah statusnya menjadi aset,” ungkapnya
Hal lainnya yang menjadi dasar penolakan warga, ujar dia, karena niat awal pembangunan awal Akper ini tak lain menjadi salah satu kebanggaan dan ikon bagi masyarakat Sakra.
Sementara Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Zulkieflimansyah dalam unggahan di akun Facebook miliknya, menepis adanya wacana Pemerintah Provinsi akan menghibahkan eks Akademi Keperawatan (Akper) di Kecamatan Sakra ke salah satu yayasan.
Satu pekan terakhir kata Gubernur, banyak sekali berseliweran berita tentang hibah eks Akper di Sakra Lombok Timur dari Pemerintah Provinsi NTB.
“Saya cek ke BPKAD Provinsi NTB belum ada proposal tentang hibah itu. Jadi berita tersebut sama sekali nggak benar,” pungkasnya. (cit)
