in

PBB tuding Proyek Mandalika Langgar HAM, Tokoh Pariwisata: betapa strategisnya Mandalika

Lokasi pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika

kicknews.yoday – Pakar hak asasi manusia PBB, Olivier De Schutter mengatakan mega-proyek pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat telah menggusur penduduk lokal dan pribumi, dan menghancurkan rumah, ladang, sungai, dan situs keagamaan di daerah tersebut.

Dalam mengembangkan area seluas 2 hektar itu, “penduduk setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi, dan diusir secara paksa dari tanah mereka tanpa kompensasi,” katanya dinukil dari Reuters, Jumat (2/4).

Sejumlah bisnis dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (the Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) yang mendanai proyek yang masih dalam taraf pembangunan itu, gagal melakukan uji kelayakan “untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak buruk hak asasi manusia,” katanya.

Proses eksekusi lahan sirkuit MotoGP di Mandalika

Menanggapi pernyataan ini, Pegiat Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi menyampaikan tentang bagaimana strategisnya proyek Mandalika di mata dunia.

“Statement ini menunjukkan betapa strategisnya Mandalika sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas di mata dunia, sehingga apa yang menjadi progres pembangunannya di lapangan terlebih yang berkaitan dengan hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat tetap dipantau dan menjadi pusat perhatian internasional,” ujar Taufan di Mataram, Senin (5/4).

Menurutnya, pembangunan mega proyek yang telah menelan investasi triliunan rupiah itu saat ini tidak mungkin dihentikan, terlebih dengan akan diselenggarakannya MotoGP.

“Ada harapan sangat besar dari Masyarakat bahwa proyek ini dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi di tengah pandemi,” ucapnya.

Karenanya dia berharap kalau statement PBB ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan mengingat bahwa pariwisata adalah sektor andalan prioritas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Saya yakin pemerintah dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian yang lebih adil, lebih bermartabat dan membawa kemanfaatan yang besar bagi daerah, negara dan segenap masyarakat,” sergahnya. (red.)

Editor: Dani

Laporkan Konten