in

Di Bima, KPK ungkap sektor rawan korupsi Pemerintah Daerah

Keterangan : Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri foto bersama tim Korsup KPK. foto : ist

kicknews.today – Titik rawan korupsi berada dilingkup pemerintah adalah pada Perencaanaan APBD, penganggaran ABPD, pelaksanaan APBD. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)/mark up, Penurunan Spek/Kualitas, Pemotongan oleh Bendahara, Perizinan, Pembahasan dan pengesahan regulasi. Pengelolaan pendapatan daerah, rekrumen, promosi, rotasi kepegawaian, pelayanan publik dan penegakan hukum.

Hal ini disampaikan Ketua Tim KPK RI  Wilayah V Ismail Hindersah, saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) RI digelar di Aula Sidang Utama kantor Bupati, Selasa (20/4).

“Kita berharap di Kabupaten Bima nihil Korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu,Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE menyampaikan delapan program capaian intervensi pencegahan dari tahun ke tahun trennya mengalami peningkatan. Yakni tahun 2018
meningkat sebesar 66 persen, tahun 2019 meningkat 67 persen dan pada tahun 2020 meningkat sebesar  77 persen. 
 
Tren yang terus mengalami peningkatan ini, kata Umi Dinda, tentu dukungan seluruh stakeholder terkait. Terutama dukungan pembinaan dan arahan dari tim monitoring KPK RI. 

Kedepan, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus dan tetap berkomitmen, memaksimalkan capaian realisasi sesuai harapaan tim KPK.

“Dalam menghadapi berbagai permasalahan Pemkab Bima tetap meminta arahan dari Tim KPK  RI beserta jajarannya,” pinta Bupati Bima.

Bupati Bima dua periode ini menyampaikan selamat datang pada Tim KPK. Dan berterima kasih telah mendukung terhadap Pemkab Bima. Selama 3 (tiga) tahun terakhir Tim KPK sudah membantu, memfasilitasi terkait permasalahan, pelimpahan serta penyerahan aset, antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima. 

Pemberantasan korupsi melalui delapan program tetap dilakukan dan menjadi komitmen Pemkab Bima. Tentunya, setiap masalah yang dihadapi, wajib diselesaikan bersama. Dan permasalahan yang dihadapi adalah bagian dari beban dan tanggung jawab selaku pemerintah.

Menurut Bupati Umi Dinda, kita manfaatkan kehadiran KPK RI beserta tim, meminta petunjuk sebaik-baiknya, menghadapi berbagai kendala untuk menyelesaikan beberapa hambatan dan rintangan.

“Kita harap kepada Tim KPK RI dapat memberikan arahan, masukan agar pencegahan korupsi di Kabupaten Bima bisa diminimalisir,” ujarnya.

Diketahui dalam kegiatan tersebut hadir juga
Dalam kegiatan tersebut turut hadir  Wakil Bupati Drs. H Dahlan HM Noer, Sekretaris Daerah Drs. H Taufik HAK, MSi, dan seluruh Pimpinan OPD lingkup Pemkab Bima. (rif)

Editor: Nurul

Laporkan Konten