in ,

Prof. Kurniawan Tegaskan BPJS Kesehatan Harus Laksanakan Putusan Judicial Review MA

Kurniawan
Prof. Dr. Kurniawan, M.Hum.

kicknews.today – Putusan judicial review (uji materi) oleh Mahkamah Agung (MA), yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 75 Tahun 2019, terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan, harus dilaksanakan sejak putusan dibacakan. Demikian diungkapkan praktisi hukum Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Kurniawan, M.Hum, Kamis (12/3).

“Ini harus segera dilaksanakan. Putusan judicial review tersebut harus segera diberlakukan, karena putusan itu bersifat final dan mengikat,” tegasnya.

Menurut guru besar termuda Unram itu, judicial review berbeda dengan gugatan perkara maupun perdata yang masih memiliki cela untuk ditinjau kembali.

“Putusan MA, kalau judicial review itu adalah putusan yang final, tidak ada banding terhadap judicial review. Berbeda dengan gugatan perkara, perdata atau pidana itu masih ada PK-nya, kalau sudah diputus oleh MA masih bisa kasasi,” jelasnya.

Profesor kelahiran Ranggagata 3 Maret 1977 yang juga Wakil Rektor (WR) II Unram itu juga menyampaikan, pihaknya sangat mendukung putusan MA itu dan harus segera dilaksanakan BPJS Kesehatan, guna menjawab keresahan masyarakat yang dibayangi biaya selangit, untuk sekedar mendapat fasilitas kesehatan yang seyogyanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Saya sangat dukung apa yang dilakukan Mahkamah Agung. Sebagai negara hukum, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, putusan MA itu harus dilaksanakan. Sebagaimana arah negara sebagai negara hukum,” tandasnya.

Bahkan, lanjut Prof. Kurniawan, dalih bahwa BPJS Kesehatan belum menerima salinan putusan, tidak dapat dijadikan alasan belum dianulir iuran masyarakat seperti semula. Karena itu, Ia mendorong putusan itu dilaksanakan agar tidak merugikan masyarakat, termasuk tidak memberatkan pihak BPJS Kesehatan.

“Karena kalau itu tidak segera dilaksanakan, bisa memberatkan atau menjadi beban bagi BPJS Kesehatan itu sendiri. Hal itu karena ada hak dan celah peserta BPJS Kesehatan untuk melakukan tuntutan, termasuk bisa juga warga laporkan BPJS ke Ombudsman karena tidak melaksanakan aturan hukum,” terangnya.

Sebelumnya, Senin (9/3), juru bicara MA Andi Samson Nganro mengatakan bahwa putusan mengabulkan sebagian uji materi, terhadap Perpres tersebut telah dibacakan pada Februari lalu.

“Ya (sudah diputus), Kamis 27 Februari 2020 diputus. Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil,” ujar.

Untuk diketahui, dikutip dari dokumen putusan MA, menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian tertera dalam putusan itu. (red)

What do you think?

100 points
Upvote Downvote

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

165 Petugas Pengumpul Zakat di Lombok Tengah Dikukuhkan

Dinas Dukcapil Lombok Tengah Diduga Ladang Calo dan Pungli