kicknews.today – Tenaga Cleaning Service (CS) di RSUD Tanjung Lombok Utara diduga diintervensi hak politiknya menjelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Lombok Utara 2020. CV Independent Masaru selaku pihak ketiga yang membawahi ratusan CS ini, diduga melakukan pengancaman. Demikian diungkapkan Ketua Komisi III Artadi, Senin (2/10).
Menurutnya, belakangan direktur CV mengumpulkan seluruh CS yang jumlahnya 106 orang mereka ditanya satu persatu pada 9 Desember mendatang, mereka memilih Pasangan Calon (Paslon) nomor satu (JODA) atau nomor dua (NADI). Kemudian ada beberapa orang yang mengaku akan memilih paslon nomor satu, mereka langsung diancam bakal dipecat hari itu juga.
“Beberapa anak-anak ini datang ke rumah menyampaikan ini, kita sangat sayangkan hal itu dilakukan apalagi dalam hal pekerjaan jangan dikaitkan dengan politik,” ungkapnya.
Dijelaskan, jika ada seruan mengajak atau mengimbau salah satu paslon pihaknya tidak menyoalkan. Kendati faktor ancaman pemecatan sehingga para tenaga CS ini justru terkerangkeng hak politiknya, menurutnya hal itu tidak baik. Belum lagi ia menemukan adanya pemotongan gaji senilai Rp 45 ribu untuk semua tenaga CS dari Bulan Maret hingga November ini. Alasan direktur cv lanjut Artadi, itu untuk pembayaran BPJS.
“Kita di DPR akan segera bersurat ke RSUD untuk memanggil pihak terkait, kita ingin tahu seperti apa pola kerjasamanya dengan pihak ketiga itu. Kalau seperti ini, lebih baik diputus kontrak saja,” jelasnya.
“Kemarin saya tanya ke Sopian (direktur cv) pemotongan itu untuk BPJS. Tapi pengakuan dari tenaga CS mereka bahkan tidak mengantongi kartu BPJS. Dan sekarang ini uang itu dikembalikan besarannya Rp 300 ribu lebih,” tukas Politisi Gerindra ini.
Indikasi pelanggaran dalam pemilukada muncul, sehingga pihaknya juga akan melaporkan hal ini ke Bawaslu Lombok Utara. Sebab beberapa bukti seperti stiker paslon nomor urut dua dan saksi sudah ia kantongi.
Sementara itu, Usman (21) tenaga CS yang diintervensi mengakui bahwa ia mendapat ancaman ketika tidak memilih paslon nomor urut dua maka ia akan dipecat. Ketika dipanggil dan ditanyai mengenai ini, dirinya sempat tak ingin menjawab karena menurutnya itu merupakan privasi. Namun lantaran dipaksa akhirnya ia memberi jawaban juga.
“Banyak temen-temen yang lain memilih nomor urut satu tapi mereka diam. Yang mengaku milih nomor dua diberikan stiker, kita yang tidak milih nomor dua disuruh berhenti kerja,” ucap Warga Desa Sokong tersebut.
Di sisi lain, Sopian selaku Dirut CV Independent Masaru dikonfirmasi terpisah berkilah jika ada intervensi demikian. Meski ia mengakui sempat mengumpulkan seluruh CS namun tidak pernah membagikan stiker apalagi mengarahkan tenaga CS memilih A atau B. Menurutnya ini hanyalah kesalahpahaman saja sejatinya buka itu yang ia maksud.
“Saya kumpulkan untuk evaluasi kinerja karena itu hak saya. Saya tidak pernah mengarahkan siapapun, coba tanya sendiri ke CS. Ini dia itu salah paham,” sangkalnya.(iko)
