kicknews.today – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Lombok Timur menggelar aksi di Mapolres Lombok Timur dan Kantor Bupati Lombok Timur, pada Jumat (30/1/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.10 WITA tersebut diikuti oleh sekitar 54 orang massa aksi. Aksi ini digelar sebagai bentuk refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Iron–Edwin) serta respons atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian pada aksi sebelumnya.
Koordinator Umum, Agamawan Salam katakan, bahwa aksi tersebut dilakukan bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang dijamin oleh konstitusi.
Saat aksi di depan Mapolres Lombok Timur, massa menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan pengendalian aparat Polres Lombok Timur dalam menangani aksi demonstrasi. Massa juga mendesak Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk mencopot Kapolres Lombok Timur serta menuntut penyelidikan administratif dan hukum secara transparan terhadap oknum aparat yang diduga melakukan kekerasan terhadap massa aksi.
Sedangkan di Kantor Bupati Lombok Timur, para orator menyoroti berbagai persoalan daerah, di antaranya krisis pelayanan kesehatan, pengambilalihan lahan secara sepihak, serta dugaan ketidakterbukaan dalam pengadaan Chromebook. Massa menilai, selama satu tahun kepemimpinan Iron–Edwin, masih banyak persoalan mendasar yang belum diselesaikan secara optimal.
Massa aksi juga menyampaikan kekecewaan atas minimnya komunikasi publik dan lemahnya pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan, serta menyatakan keinginan untuk bertemu langsung dengan Bupati Lombok Timur guna menyampaikan aspirasi tersebut. Namun hingga aksi berakhir, Bupati tidak dapat ditemui, yang memicu ketidakpuasan di kalangan massa. Karena massa aksi menolak ditemui oleh asisten l.
Kendati demikian, dengan tidak ditemuinya atau tidak bertemu Bupati Lombok Timur, massa aksi menyatakan adanya potensi aksi lanjutan sebagai bentuk kekecewaan terhadap belum adanya dialog langsung dengan pemerintah daerah. (cit/*)
