kicknews.today – Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait status kepegawaian.
Mereka meminta agar segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, mengingat pengabdian mereka yang sudah lama.
Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud KLU, Saiful Akhyar, menjelaskan bahwa para guru honorer menuntut kepastian status mereka sebagai tenaga pendidik.
”Tujuan mereka ke sini adalah menuntut pengangkatan menjadi PPPK full time, bukan paruh waktu. Mereka ingin kejelasan dan kepastian,” ujar Saiful, Senin (20/01/2025).
Para guru tersebut merasa bahwa pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu tidak memberikan kepastian dan akan memperlambat proses pengangkatan mereka menjadi PPPK penuh.
Keluhan ini didasarkan pada Peraturan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tahapan PPPK paruh waktu, PPPK penuh, dan PNS.
”Mereka sudah lama mengabdi, banyak yang sudah berumur, dan jika hanya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, akan memakan waktu lebih lama untuk menjadi PPPK penuh,” tambah Saiful.
Keluhan lain yang disampaikan adalah ketidakpastian masa depan mereka sebagai tenaga pendidik. Mereka merasa terus dijanjikan pengangkatan namun belum ada realisasi.
KLU sendiri masih kekurangan guru, terutama untuk jenjang SMA, SMK, dan SMP, dengan kebutuhan mencapai lebih dari 120 guru.
”Denyut pendidikan di KLU sangat bergantung pada guru honorer ini,” tegas Saiful.
Meski demikian, Saiful menegaskan bahwa Kantor Cabang Dinas Dikbud KLU tidak memiliki otoritas untuk memutuskan pengangkatan PPPK.
Pihaknya hanya bisa menyampaikan analisis kebutuhan guru kepada Dikbud Provinsi, yang kemudian memutuskan pengangkatan.
”Kami tidak memiliki otoritas dalam pengangkatan PPPK, tapi kami akan terus memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat provinsi,” tutup Saiful. (gii)
