kicknews.today – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal menerima Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah NTB, Eko Prasetyo didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan, Dr. H. Ahsanul Khalik, bertempat di Ruang Kerja Gubernur, Mataram (1/7/2025). Pertemuan tersebut dalam rangka pelaporan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai sejak bulan Januari di NTB.
Gubernur Iqbal mendukung penuh program MBG karena ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Namun Gubernur menyarankan untuk memperhatikan dampak inflasi yang akan terjadi jika mengambil bahan baku secara terus menerus di pasar.
”Bila mengambil bahan baku di pasar maka akan terjadi inflasi karena suplaynya hanya itu-itu saja,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan, Gubernur akan menyiapkan pilot project berupa 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibentuk di kalangan pondok pesantren dengan menggunakan dana CSR dari salah satu BUMN dengan formula peralatan dapur dan bahan-bahan untuk pemenuhan Gizi.
”Nanti akan memberdayakan semua potensi yang ada di daerah, misal peralatan dapur buatan UMKM kita di Kotaraja atau Getap,” tukasnya.
Untuk bahan sayur, telur, daging nanti ponpes buat kelompok kelompok masyarakat dan penanamannya pakai Pupuk Organik sehingga betul betul sehat bergizi sehingga Ponpes jadi lebih berdaya.
”Begitu juga dengan sasaran di luar ponpes atau masyarakat miskin, seperti ibu hamil, ibu menyusui dan bayi ponpes nanti akan berperan pada wilayah yang menjadi jangkauan Ponpes,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Wilayah NTB, Eko Prasetyo menyampaikan program MBG di NTB merupakan program Presiden Prabowo Subianto, MBG diberikan bagi siswa siswi mulai dari PAUD, TK, RA, SD, SMP dan SMA. Selain itu diberikan pula kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
”Setiap dapur MBG harus menyalurkan 10 persen dari total penerima manfaat kepada kategori 3B ini dalam menekan angka stunting, dan total penerima manfaat di NTB sebanyak 180 ribu lebih,” ungkapnya.
Adapun kendala yang dihadapi saat ini, Eko menyebutkan, seperti infrastruktur karena ini adalah dapur-dapur pionir sehingga diharapkan kedepan untuk ditingkatkan oleh masing-masing SPPG.
Dikatakan juga, progres pembentukan SPPG di NTB luar biasa hingga saat ini mencapai 60 SPPG, dimana hal ini, lebih baik dibandingkan Provinsi Bali hanya 16 SPPG yang sudah terbentuk karena menurutnya disana lebih dominan bidang pariwisata dan lainnya.
”Progres pembentukan SPPG di NTB lebih cepat dibandingkan Bali Nusra, sehingg kita memiliki target 350-450 SPPG terbentuk di NTB kedepan,” pungkasnya. (wii)
