kicknews.today – Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) seluruh Kepala Desa (Kades) di Lombok Utara keluar daerah belum lama ini, kini menjadi polemik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kasta KLU melakukan aksi demo yang berlangsung di Aula Setda, Senin (28/9).
Ketua DPD Kasta KLU Romi mengungkapkan, ada beberapa tuntutan dari aksi tersebut. Salah satunya dicopotnya Kepala DP2KBPMD H. Kholidi lantaran dinilai proaktif dalam mensukseskan Protokol Covid-19. Pasalnya, ditengah gencarnya pemerintah mengkampanyekan bahaya covid pimpinan OPD itu justru memfasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) ke luar daerah.
“Tuntutan kami untuk segera mencopot karena kepala DP2KBPMD karena tidak pro aktif dan sukseskan program ini. Hampir setiap hari Polri dan TNI lakukan razia masker, tapi kades justru difasilitasi bimtek diluar,” ungkapnya.
Dijelaskan, anggaran bimtek yang mencapai ratusan juta itu dinilai belum efektif hasil yang didapat. Ia mengaku tak pernah melihat keberhasilan desa di Lombok Utara terhadap output dari kegiatan. Bahkan pihaknya menantang dinas untuk menunjukkan desa mana yang mampu menerapkan hasil dari kunjungan.
“Bahkan yang ada masalah semua. Kita catat ada tiga persoalan di desa, pertama soal perangkat Desa Sesait, kedua soal Desa Sokong yang sampai sekarang masih dijabat PLT. Dan terakhir kasus dugaan korupsi Desa Teniga yang sedang kita kawal,” jelasnya.
Selain itu, ia menduga bahwa kunjungan ke luar daerah terkesan dipaksakan dan bermuatan politis. Betapa tidak, apakah di Lombok Utara kurang representatif sehingga pihaknya memilih untuk melakukan kegiatan diluar. Maka dari itu Kasta Lombok Utara berharap agar hal ini menjadi bahan evaluasi Plt Bupati, Plt Sekda, sehingga bisa diambil kesimpulan.
“Kami menduga kepentingan politik, bisnis terselubung yang berkedok aturan, disaat masih sakit bapak seenaknya bawa kades. Coba setengah miliar itu dibiayai untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DP2KBPMD H. Kholidi berkilah jika perjalanan ke luar daerah itu adalah unsur bisnis apalagi politis. Menurutnya, jauh sebelumnya hal ini sudah dibahas dalam rapat bersama seluruh desa. Karena berdasarkan aturan Permendagri Nomor 82 tahun 2018 kades terpilih untuk dapat mengikuti bimtek. Namun karena pada saat itu merebak pandemi maka kegiatan praktis tertunda.
“Kami sudah empat kali rakor yang terakhir di Gili Indah. Tuntutan Kades tetap sama (ingin bimtek) dan ini didanai APBdes masing-masing. Anggaran tidak di DP2KBPMD apa yang kami lakukan dalam rangka memfasilitasi kapasitas itu saja,” kilahnya.
Demikian pula dengan persetujuan pimpinan, sebelum berangkat Bupati dan Plt Sekda bahkan menandatangai SPT seluruh kepala desa yang artinya secara tidak langsung sudah mengamini. Dalam perjalanannya pihaknya bukan serta merta mengesampingkan protap covid, bahkan dari sebelum berangkat hingga pulang seluruh kades tetap melakukan rapid test.
“SPT yang ditandatangani sekda, jadi ini murni perjalanan bimtek yang tidak abal-abal karena dasar itu ada prosedur sesuai tupoksi,” ucapnya.
“Kami juga lakukan rapid test dan tidak termasuk reaktif, itu kita lakukan setelah kembali sebagian turun mataram rapid test dimasing-masing puskesmas dari hasil ini tidak ada yang kategori reaktif,” pungkasnya.(iko)
