Kejanggalan pernikahan sejenis di Lombok Barat, antara orientasi seksual dan penegakan hukum (2)

2 min


82 shares
Foto yang diduga Mita (kiri). Mu selfie dengan Mita (kanan). foto : ist

kicknews.today – Pengamat dalam kasus pernikahan sejenis di Lombok Barat mengajak masyarakat bersikap objektif dalam kasus tersebut. Bahwa pernikahan antara Mu (31) dengan Mita alias Sul (25) yang dianggap aib, harus dicermati juga dari  sisi pidana untuk dilakukan penegakan hukum. Berikut lanjutan wawancara Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTB, Ahmad Hidayat.

Bagaimana Anda melihat dari sisi keabsahan pernikahan sejenis ini?

Berdasarkan portal portal media yang saya baca, kasus pernikahan sejenis di Lombok Barat antara Mita dengan Mu yang terjadi ada pemalsuan dokumen. Dalam hal ini KTP, karena informasi  yang digunakan adalah orang lain, foto orang lain. Nah ini adalah pidana, maka  harus diproses secara hukum  

Bagaimana  media menulis dan masyarakat berpendapat soal kasus ini? 

Jadi yang diangkat adalah bentuk diskriminasi kepada kelompok minoritas. Banyak opini masyarakat dan branding-nya hanya kepada Mita yang waria dan kedua menikah.  Padahal untuk mau menikah, ada proses negosiasi antara Mita dengan pasangannya itu. Tapi yang belum jelas, apakah mita yang menawarkan atau si laki laki. 

Dari keteragan si Mita, dia yang dipaksa menikah walaupun menolak. Nah  itu (Pernikahan) terjadi setelah hubngan sex. Artinya si laki laki tahu jenis kelaminnya (Mita) laki laki. 

Maka yang perlu didorong,  terlepas dari pemalsuan dokumen yang harus diproses,  yang perlu diluruskan disini adalah apakah si laki laki ini benar benar tidak bersalah?. Jangan sampai Mita ini sasaran branding, penyaalahan.   Dugaan kami, keluarga si laki laki begitu tahu (Mita waria, red),  kaget. Kemudian si laki laki dalam kondisi terdesak, maka menyalahkan si Mita. Ini bentuk diskriminasi kepada kelompok minoritas. 

Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini?

Keluarga bilang menikah di KUA. Dalam bayangan kami, pernikahan ini tercatat. Sehingga sangat penting kedepannya bagaimana proses screening ini. Toh bisa dilihat secara online, apakah sesuai dengan data yang di catatan sipil. Hal hal seperti ini bisa terjadi. Yang berstatus janda dan duda  dokumennya bisa dipalsukan.  

Apa rekomendasi PKBI?

Yang perlu dilihat adalah, pemalsuan dokumen ditindak secara tegas, siapapun pelakunya terlepas dari gender dan orientasi seksualnya.

Pendapat kami, banyak kejadian di masyarakat yang menurut masyarakat tidak baik sehingga diangggap aib. Sehingga mencari siapa yang disalahkan, Maka, seringkali yang disalahkan orang orang tidak berdaya, orang orang di stigma, ya si Mita. Bisa jadi dalam banyak masalah lain, akan merasakan kelompok disabilitas, perempuan msikin. (red)

 


Like it? Share with your friends!

82 shares

What's Your Reaction?

Marah Marah
0
Marah
Senang Senang
0
Senang
Terhibur Terhibur
0
Terhibur
Terinspirasi Terinspirasi
0
Terinspirasi
Bangga Bangga
0
Bangga
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
Sedih Sedih
0
Sedih
Takut Takut
0
Takut

Komentar

Komentar

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Send this to a friend