kicknews.today – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar pertemuan evaluasi dengan berbagai stakeholder seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) KLU, Sekda KLU, Dinas Perhubungan KLU, Kesbangpol KLU dan Satpol PP KLU.
Pertemuan tersebut membahas terkait pelaksanaan Pilkada 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
Ketua Bawaslu Lombok Utara, Deni Hartawan, menjelaskan bahwa evaluasi ini penting karena setelah tahapan Pilkada berakhir, pihaknya belum sempat mengumpulkan para stakeholder.
”Kami ingin mendapatkan masukan mengenai kekurangan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada kemarin, sehingga dapat diperbaiki untuk Pilkada ke depan,” ujar Deni, Rabu (05/02/2025).
Selain sebagai ajang evaluasi, pertemuan ini juga menjadi momen silaturahmi dengan berbagai pihak yang telah membantu suksesnya Pilkada, seperti Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Perhubungan, BKAD, hingga Pemerintah Daerah.
”Tanpa dukungan mereka, Bawaslu tidak bisa bekerja maksimal. Oleh karena itu, kami mengundang mereka sebagai bentuk apresiasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPU Lombok Utara, Nizamudin, menyebutkan bahwa Pilkada 2024 secara umum berjalan sukses karena tidak ada sengketa yang berujung pada perselisihan hasil pemilu.
”Namun, ada beberapa catatan penting dari stakeholder yang harus kita perbaiki ke depan,” ungkapnya.
Beberapa masukan yang diterima seperti Kesbangpol yang menyoroti pentingnya membuka akses pengawasan lebih luas dalam setiap tahapan Pilkada, termasuk debat kandidat dan proses lainnya.
KPU juga mendapat saran agar masyarakat di pelosok lebih cepat diakomodasi dalam daftar pemilih, mengingat kendala jarak yang sering memperlambat pendataan.
KPU berencana mendata titik koordinat calon lokasi TPS lebih awal agar dapat dikonfirmasi kepada masyarakat, menghindari potensi masalah terkait kepemilikan lahan atau aksesibilitas lokasi.
Sedangkan Dinas Perhubungan menyoroti perlunya edukasi politik yang lebih luas, tidak hanya untuk stakeholder tetapi juga ke seluruh lapisan masyarakat.
KPU berencana melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dan organisasi kepemudaan (OKP) untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat.
”Kami sangat mengapresiasi masukan dari para stakeholder. Semua ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan rujukan dalam penyelenggaraan pemilu mendatang,” tutup Nizamudin.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan Pilkada selanjutnya dapat berjalan lebih baik dengan persiapan yang lebih matang dan partisipasi masyarakat yang lebih optimal. (gii)
