in

5 restoran di Gili Air ditegur Pemda Lombok Utara

Tim penertiban saat meninjau lokasi di Gili Air, Lombok Utara

kicknews.today – Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PTSP) Lombok Utara, mendapat laporan perihal maraknya bangunan semi permanen di sempadan pantai Gili Air.

Ini diungkap Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Disnaker PTSP Erwin Rahadi, Rabu (29/9). Menurut Erwin, tercatat ada lima restoran yang dimasukan dalam SOP pengaduan dinas.

Dintaranya, Central Poin, Chill Out, Zig Bar, Seb Sunset, dan Selfie Surt. Mereka diketahui mendirikan bangunan terop, di sempadan pantai yang bisa menganggu kenyamanan wisatawan.

Erwin menyebut, jika tidak ditindaklanjuti dikhawatirkan akan memicu pengusaha lain melakukan pembangunan serupa di bibir pantai.

“Kita sudah lakukan koordinasi dengan tim penertiban dan Pol PP. Pertama kita layangjan teguran dulu. Tidak digubris, setelah itu ditertibkan, ” ungkapnya.

Dijelaskan, maraknya pembangunan liar tersebut tidak lepas dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemda Lombok Utara yang masih digodok di legislatif.

Sehingga lanjutnya, belum ada kejelasan zona wilayah yang idealnya mesti dibangun apa dan bagaimana, memunculkan celah para pengusaha berani melakukan pembangunan.

Untuk itu, Erwin berharap sebelum RDTR rampung pengusaha khususnya di tiga gili supaya dapat menahan diri terlebih dahulu.

“Karena memang ini masih proses detail rencana tata ruang semoga aturan yang baru segera selesai, memang butuh waktu,” akunya.

“Kedepan jika sudah ada aturan tersebut tidak hanya di Tramena (Trawangan, Meno, dan Air) nanti dari Pemenang Barat sampai Malaka diatur sehingga mau tidak mau harus taat,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kasat Pol PP Lombok Utara Totok Surya Saputra membenarkan, belum lama ini pihaknya beserta tim telah turun ke lokasi. Dalam waktu dekat, surat teguran akan diarahkan ke lima pengusaha restoran tersebut. Jika tidak juga diindahkan tindakan lebih jauh akan ditempuh oleh tim. Hanya saja, berdasarkan pantauan di lokasi lanjut Totok, para pengusaha tersebut kooperatif.

“Mereka mau untuk membongkar sendiri bangunannya. Tapi mekanisme tetap, kalau tidak salah hari ini atau besok suratnya dikirim. Bangunan tidak permananen sih, tapi kalau dibiarkan khawatirnya yang lain ikut sehingga menimbulkan kesan yang tidak bagus,” katanya.

Pihaknya sudah meminta Bagian Pembangunan Setda Lombok Utara, dalam surat yang akan dilayangkan supaya dipertegas kaitan apa saja yang boleh diletakkan di sempadan pantai.

Demikian pula dengan jam yang harus diberlakukan, supaya akses wisatawan bisa terjaga pula. Pihaknya mengimbau, agar pengusaha tetap mengacu bahwa area pantai harus diperuntukan bagi wisatawan. Tidak boleh ada satu atau dua orang yang mengklaim.

“Boleh mereka melakukan usaha di sana. Tetapi ada ketentuan seperti tadi, tidak boleh ada bangunan permanen dan batasan batasannya jelas. Terlebih di SOP penertiban juga sudah ada jam menyimpan barang aktivitasnya,” tutupnya. (iko)

Editor: Dani

Laporkan Konten