kicknews.today – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyoroti berbagai kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk bisa berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan Car Free Day (CFD).
Meski Dinas Koperasi dan UMKM telah mencatat lebih dari 140 UMKM yang mendaftar, banyak di antaranya belum bisa terakomodasi dengan baik lantaran keterbatasan fasilitas.
Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto menyebutkan bahwa kegiatan CFD memiliki pengaruh signifikan bagi roda perekonomian daerah. Antusias masyarakat yang tinggi dari minggu ke minggu membuat CFD menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar.
“Dinas Koperasi dan UMKM ini meminta supaya teman-teman UMKM difasilitasi, seperti tenda dan perlengkapan lainnya. Kalau itu ada, barulah ada alasan untuk menarik retribusi secara resmi,” ujarnya, Senin (08/09/2025).
Sayangnya, ketiadaan pos anggaran dalam APBD membuat penarikan retribusi tidak bisa dilakukan. Kondisi ini berdampak pada minimnya fasilitas yang seharusnya disediakan untuk UMKM peserta CFD.
Lebih jauh, Kamah menilai keterlibatan UMKM lokal masih terbatas. Produk yang mendominasi saat ini justru berasal dari luar daerah, seperti Mataram dan Lombok Barat.
“Kalau UMKM lokal KLU masih sebatas jualan es atau pisang goreng. Sementara produk seperti pakaian, kerajinan tangan, dan olahan khas daerah hampir tidak ada,” katanya.
Ia menegaskan, regulasi penyelenggaraan CFD sejauh ini masih longgar, namun DPRD bersama dinas terkait berupaya mencari solusi terbaik. Menurutnya, fasilitasi berupa meja maupun tenda sangat dibutuhkan agar lapak UMKM bisa lebih tertata dan peluang bagi UMKM lokal semakin terbuka.
“Pengaruh CFD ini luar biasa bagi UMKM, dilihat dari antusias warga di minggu pertama sampai keempat. Kami berharap UMKM lokal benar-benar difasilitasi agar bisa tampil maksimal,” tutupnya. (gii)
