kicknews.today – Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk membeli lahan di sekitar Dermaga Teluk Nare mendapat perhatian serius dari Komisi I DPRD KLU. Menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026, Komisi I melakukan peninjauan langsung guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Wakil Ketua I DPRD KLU, I Made Kariasa menjelaskan peninjauan ini penting untuk memastikan status kepemilikan dermaga yang dibangun oleh Kementerian Desa (Kemendes). Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa Dermaga Teluk Nare masih berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat.
“Kami melakukan pengecekan langsung untuk memastikan dulu status dari pelabuhan kita. Apakah sudah diserahkan ke Pemda atau belum. Ternyata sekarang posisinya pelabuhan belum diserahkan ke Pemda, masih milik Kemendes,” ujarnya, Senin (15/09/2025).
Komisi I DPRD mendorong agar proses hibah aset dari Kemendes kepada Pemda KLU dapat segera terealisasi. Menurut Kariasa, langkah tersebut penting agar pembangunan dan pengembangan Dermaga Teluk Nare bisa berjalan sesuai masterplan yang telah disusun.
Namun, ia menegaskan agar Pemda berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran pembelian lahan. Dengan APBD KLU yang hanya sekitar Rp 1 triliun, pemerintah daerah harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
“Beberapa waktu lalu Pemda pernah membeli tanah di beberapa tempat, ternyata tidak dimanfaatkan. Maka kita betul-betul hati-hati memutuskan membeli aset atau tanah ini,” tegasnya.
Dalam draf KUA PPAS 2026, tercatat usulan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar untuk pembelian lahan di sekitar Dermaga Teluk Nare. Namun, luas lahan dan detail teknisnya akan ditentukan melalui proses appraisal resmi.
“Kami tidak mengetahui berapa luas lahannya karena itu terlalu teknis. Tentu nanti tim appraisal yang akan menentukan harga tanah di sini,” katanya.
Meski demikian, Kariasa menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemda untuk memiliki dan mengelola dermaga sendiri. Menurutnya, jika Dermaga Teluk Nare resmi dikelola Pemda KLU, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat signifikan.
Saat ini, dermaga tersebut menjadi salah satu akses utama wisatawan menuju Tiga Gili menggunakan speedboat, namun Pemda KLU belum bisa menarik retribusi.
“Saat ini kita hanya menonton, padahal sebenarnya kita bisa melakukan pengelolaan secara maksimal untuk kepentingan PAD dan penataan wilayah kita di Teluk Nare,” tandasnya. (gii)
