kicknews.today – Harapan besar peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir kini bertumpu pada sektor kelautan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa menegaskan pentingnya percepatan pemenuhan syarat teknis guna mengamankan hibah triliunan rupiah dari pemerintah pusat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Penegasan tersebut disampaikan usai jajaran DPRD KLU melakukan langkah jemput bola dengan berkoordinasi langsung ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta. Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa proposal usulan dari Lombok Utara telah diterima, namun masih terdapat sejumlah persyaratan teknis yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Proposal kita sudah masuk, tapi masih ada syarat teknis yang belum lengkap. Kita tidak boleh santai, karena batas akhir pengajuan adalah 28 Februari 2026. Ini menyangkut nasib nelayan kita,” tegas Kariyasa, Selasa (03/02/2026).
Menindaklanjuti hal tersebut, pimpinan DPRD KLU langsung menginstruksikan Komisi II untuk segera memanggil Dinas Perikanan, Kelautan, dan Ketahanan Pangan KLU bersama kelompok nelayan dari Desa Sukadana. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat kelengkapan dokumen agar peluang memperoleh bantuan tidak terlewat.
Kariyasa menilai Program KNMP merupakan peluang strategis yang tidak boleh disia-siakan. Pasalnya, pada tahun anggaran 2025 – 2026, pemerintah pusat menyiapkan 1.000 titik program secara nasional. Setiap lokasi yang lolos verifikasi berhak menerima anggaran lebih dari Rp 22 miliar untuk pengembangan kampung nelayan.
Bahkan, KKP memberikan sinyal positif bagi Lombok Utara untuk mengusulkan lebih dari satu titik lokasi. Dirjen Perikanan Tangkap mendorong agar minimal satu kelompok nelayan di setiap kecamatan dapat diusulkan, sehingga peluang KLU memperoleh kucuran dana pusat semakin terbuka lebar.
Dia menegaskan, keseriusan perangkat daerah menjadi kunci utama keberhasilan. Mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), program strategis dari pemerintah pusat seperti KNMP dinilai sangat krusial untuk mendorong modernisasi sarana dan prasarana nelayan tangkap, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, serta membangun infrastruktur kelautan yang terintegrasi.
“Sangat disayangkan jika kesempatan emas ini lepas hanya karena persoalan teknis. Saya minta pemerintah daerah benar-benar serius menjemput bola. Ini demi kesejahteraan masyarakat pesisir kita,” tutupnya. (gii/*)
