kicknews.today – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara, Sutranto menyoroti kebijakan hilirisasi pangan lokal yang dinilai belum menyentuh komoditas unggulan masyarakat seperti porang, jagung, kopi, dan kakao. Ia meminta Pemda tidak hanya terpaku pada komoditas baru, tetapi juga fokus pada yang sudah terbukti memiliki nilai ekonomi di lapangan.
“Kita baca di berita, tahun 2026 nanti kacang Sacha Inchi akan didukung oleh Bappeda NTB. Ini langkah bagus, tapi akan lebih bermanfaat kalau komoditas yang sudah lama digeluti masyarakat seperti porang juga didorong untuk naik kelas melalui industri hilir,” ujar Sutranto, Kamis (10/07/2025).
Menurutnya, komoditas porang yang banyak dibudidayakan petani di Lombok Utara belum mendapatkan sentuhan industri yang memadai. Padahal, jika diproses secara lokal, porang bisa menghasilkan nilai tambah tinggi dan berkontribusi langsung terhadap ekonomi warga.
“Kita tidak ingin bantuan alat atau mesin industri cuma jadi seremoni. OPD harus pastikan kelompok penerima itu benar-benar punya usaha dan komitmen. Jangan asal salur,” tegas politisi PKB itu.
Sutranto juga menilai program bantuan yang ada selama ini belum memberi dampak signifikan. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat dan turunnya angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Lebih lanjut, ia meminta Pemda mengurangi pengiriman bahan mentah ke luar daerah dengan cara memperkuat pengolahan produk di tingkat lokal. Menurutnya, produk setengah jadi jauh lebih bernilai dan membuka peluang pasar lebih besar.
“Kita tidak bisa larang orang jual bahan mentah, tapi pemerintah daerah wajib hadir dengan intervensi program yang memperkuat pengolahan. Ini soal kedaulatan ekonomi lokal,” pungkasnya. (gii)
