kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 (E-Katalog 6.0) sebagai langkah strategis memperkuat transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem baru ini diharapkan mampu mempercepat proses belanja pemerintah, meningkatkan transparansi, serta membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal untuk masuk dalam rantai pasok pemerintah.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KLU, Saeful Bahri menyampaikan bahwa peluncuran E-Katalog 6.0 merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan transformasi digital pengadaan.
“Katalog Elektronik Versi 6 ini dikembangkan dari platform ekosistem digital pengadaan milik LKPP, yaitu Inaproc,” ujar Saeful, Selasa (04/11/2025).
Saeful menjelaskan, E-Katalog 6.0 didesain dengan pendekatan user-centric yang memastikan kemudahan akses, efisiensi proses, dan kenyamanan bagi pengguna dari dua sisi utama yaitu pemerintah sebagai pembeli dan pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa.
“Seluruh fitur dibuat agar pengguna baik pemerintah maupun penyedia dapat menikmati proses pengadaan yang lebih mudah, cepat, dan efisien,” jelasnya.
Dengan sistem ini, seluruh proses pengadaan yang bersumber dari APBN maupun APBD kini dapat dilakukan sepenuhnya secara digital melalui skema E-Purchasing, tanpa harus melalui prosedur lelang konvensional yang memakan waktu lebih panjang.
“Jadi nanti ini akan memangkas proses panjang lelang konvensional,” katanya.
E-Katalog 6.0 juga menghadirkan fitur unggulan seperti manajemen akun terpusat yang memungkinkan pengguna SPSE mengakses seluruh sistem pendukung secara terpadu. Sementara bagi pelaku usaha, sistem baru ini memudahkan proses unggah produk, pemantauan permintaan, negosiasi harga, hingga penyelesaian transaksi langsung dengan pemerintah.
“Pelaku usaha sudah bisa menayangkan produk, memantau permintaan, mengajukan penawaran harga, hingga menyelesaikan transaksi dalam satu portal terintegrasi. Semua ini untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan inklusif,” tutupnya. (gii/*)
