kicknews.today – Perkumpulan Panca Karsa (PPK) memperingati Hari Migran Internasional (Internasional Migrants Day) dengan mengusung tema “Wujudkan PMI Sebagai Agen Perubahan untuk Ekonomi yang Kreatif Berdaya dan Sejahtera”.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu, para kepala OPD terkait, Camat se-KLU, Para kepala desa, serta para mantan pekerja Migran. Disampaikan Djohan, minat masyarakat Indonesia khususnya Lombok Utara untuk bekerja di luar negeri sangatlah tinggi.
”Jika melihat data di KLU ini banyak sekali masyarakat yang menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia). Di mana tujuan paling banyak yakni Malaysia dan negara Timur Tengah,” kata Djohan, Rabu (18/12/2024).
Dilanjut Djohan, minat warga Lombok Utara menjadi PMI masih tinggi, sehingga menjadi salah satu kantong penyumbang pekerja migran di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).
”Para PMI membawa manfaat bagi devisa negara dan juga mampu meningkatkan perekonomian keluarga,” ungkapnya.
Bupati Djohan juga menekankan kepada para PMI maupun masyarakat yang hendak menjadi PMI melalui jalur prosedural sesuai dengan aturan atau jalur yang ditetapkan oleh pemerintah agar dikemudian hari tidak terjadi masalah.
”Saya melihat para PMI setelah kembali ke Lombok Utara menjalani kehidupan sudah membaik, dengan keahlian dan pendapatan yang mereka peroleh selama bekerja di negara tujuan mampu dikembangkan di daerah asal,” terangnya.
Sementara Direktur Perkumpulan Panca Karsa Aprilina Utariyani mengatakan Peringatan Hari Migran Internasional atau Internasional Migrant Day yang diperingati setiap 18 Desember ini adalah untuk menandai peringatan diadopsinya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga mereka oleh Majelis Umum PBB tahun 1990.
”Pada hari Migran day tahun 2024 ini dapat menjadi alarm pengingat bahwa pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Dimana masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu dibenahi guna mewujudkan perlindungan kepada PMI,” jelasnya.
Masih tingginya PMI non procedural lanjutnya, telah meningkatkan permasalahan yang dialami oleh PMI mulai dari sebelum, saat dan kepulangan. Serta tidak sedikit yang terjerat dengan sindikat kejatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
”Catatan dari Ditreskrimum Polda NTB jumlah TPPO sebanyak 271 dalam 5 tahun terakhir dengan rincian korban laki laki sebanyak 196 orang dan perempuan 74 orang, dengan jumlah pelaku yang ditangkap sebanyak 106 orang,” ungkapnya.
Menurut catatan PPK bersama JP2MI KLU jumlah TPPO asal Lombok Utara sebanyak 28 orang dan Perempuan Migran menjadi kelompok yang paling rentan.
Animo masyarakat Lombok Utara menjadi PMI sangat besar berdasarkan data tahun 2022 lalu Lombok Utara nomor 5 pengirim terbesar di NTB dengan jumlah 1.892 orang.
”Jumlah tersebut tentunya belum termasuk PMI unprosedural,” katanya.
Tren peningkatan jumlah migrasi akan terus bertambah, peluang migrasi begitu besar. Migrasi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan lokal dan global.
Seperti sulitnya lapangan pekerjaan, jumlah penduduk yang terus meningkat, lapangan kerja yang terbatas serta mengatasi dampak perubahan iklim dan berdampak untuk memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.
”PMI sebagai individu dan kelompok berpotensi untuk memiliki kemampuan dalam menciptakan dan menjadi agen perubahan,” ucapnya.
Para pemerhati dan organisasi pemerhati pekerja migran di Lombok Utara, berharap agar DPRD KLU segera mengesahkan Raperda Pelindungan Pekerja migran asal Kabupaten Lombok Utara.
”Selain itu juga, kami berharap agar kepala daerah selanjutnya memasukkan isu Pelindungan Pekerja Migran dalam Rencana Strategis dan Pemda membentuk sistim informasi terpadu serta memberikan akses dan partisipasi para pemerhati PMI dalam setiap pembuatan kebijakan pelindungan PMI di KLU,” tutupnya. (gii)
