kicknews.today – Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menunjukkan progres signifikan. Pemerintah daerah memastikan pelayanan air bersih bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Gangga, telah berjalan optimal dan ditargetkan tuntas pada tahun ini.
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara, Rangga Wijaya menjelaskan bahwa proyek SPAM di Desa Genggelang telah menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan fisik.
“SPAM Desa Genggelang sudah diaudit BPKA untuk pekerjaan tahun lalu. Auditnya dilakukan minggu lalu. Progresnya sudah 100 persen dan sudah beroperasi,” ujarnya, Jumat (20/02/2026).
Menurut Rangga, sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah memberikan sebanyak 510 sambungan rumah (SR) meter air secara gratis. Saat ini, masyarakat sudah dapat memanfaatkan layanan air bersih tersebut tanpa dikenakan biaya pemakaian.
“Pelayanan ke masyarakat kita berikan sambungan rumah meter gratis sebanyak 510 unit dan sudah beroperasi. Sementara pemakaiannya masih gratis. Nanti sampai dengan serah terima FHO (Final Hand Over), baru kita sosialisasikan bersama PDAM untuk dikenakan tarif,” jelasnya.
Dia menambahkan, hingga proses serah terima akhir (FHO) dilakukan, tarif resmi belum diberlakukan. Setelah itu, pemerintah daerah bersama PDAM akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan besaran tarif yang akan diterapkan.
Dengan capaian tersebut, Rangga optimistis program SPAM di Kecamatan Gangga dapat diselesaikan sepenuhnya tahun ini.
“Jadi di Kecamatan Gangga, insya Allah tahun ini tuntas untuk SPAM,” tegasnya.
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, Dinas PUPR KLU juga telah menyiapkan kelanjutan pembangunan SPAM di Kecamatan Bayan, tepatnya di Desa Akar-Akar dan Desa Loloan. Jumlah sambungan rumah yang direncanakan mencapai sekitar 200 unit.
“Untuk tahun ini kelanjutan di Kecamatan Bayan di Desa Akar-Akar dan Desa Loloan jumlahnya sekitar 200 unit. Segera kita tender tahun ini,” ungkap Rangga.
Namun demikian, ia menyebutkan proses tender belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat karena masih menunggu pergeseran APBD. Termasuk pembangunan untuk OPD terkait, seluruhnya akan dilelang setelah proses administrasi anggaran rampung.
“Semua belum tender, termasuk juga pembangunan OPD. Setelah selesai pergeseran APBD baru bisa kita tender semua. Tahun ini pasti jalan,” tutupnya. (gii/*)
