kicknews.today – Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masa khidmat 2025 – 2030 resmi digelar di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/04/2026). Prosesi tersebut dilakukan oleh Ketua Umum MUI Pusat yang diwakili Ketua Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi.
Momentum ini menjadi awal penguatan peran ulama dalam merespons berbagai persoalan strategis daerah, seperti maraknya kasus pelecehan seksual dan tingginya angka kemiskinan ekstrem di NTB.
Dalam sambutannya, KH Masduki menyoroti tantangan besar yang dihadapi MUI di era digital, terutama terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas ulama. Menurutnya, fenomena tersebut tidak lepas dari pengaruh algoritma media sosial yang lebih mengedepankan isu viral dibandingkan substansi keilmuan.
“Ini karena otoritas ulama tergerus dan diambil alih oleh algoritma media sosial yang cenderung mengabaikan substansi dan keilmuan, lalu menggantinya dengan isu-isu viral yang dangkal,” ujarnya.
Ketua panitia, Lalu Winengan menyampaikan bahwa MUI NTB siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal program pembangunan.
“Kami siap bersama-sama mengawal program Provinsi NTB. Sejak hari ini dan seterusnya, kami siap ditugaskan. Alhamdulillah, seluruh rangkaian persiapan pengukuhan berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara, Ketua Umum MUI NTB, Dr TGH Badrun menegaskan kepengurusan baru yang terdiri dari 124 tokoh siap bergerak cepat merespons persoalan umat. Dia menyebut, para pengurus berasal dari kalangan akademisi, ulama, hingga cendekiawan yang siap bersinergi dengan pemerintah.
Badrun juga mengungkapkan, pihaknya telah mulai bekerja bahkan sebelum pengukuhan resmi dilakukan. Dalam waktu dekat, MUI NTB akan menggelar pertemuan dengan pengurus kabupaten/kota dan pimpinan organisasi masyarakat guna membahas berbagai persoalan keumatan.
Dia turut menyoroti sejumlah masalah sosial yang dinilai mendesak, di antaranya maraknya praktik perjudian sabung ayam di Kota Mataram serta penyalahgunaan narkoba yang hampir merata di berbagai wilayah NTB.
“Ini membutuhkan sinergi semua pihak. Kami siap bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan keumatan,” tegasnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya menyampaikan dua pesan penting kepada MUI. Pertama, dia berharap MUI tidak hanya fokus pada kajian fikih semata, tetapi juga mampu melakukan ijtihad sosial dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Menurutnya, isu-isu seperti pernikahan dini, narkoba, hingga pelecehan seksual membutuhkan perhatian serius dari para ulama.
“Ini perjuangan berat agar tidak muncul stigma bahwa pesantren rentan terhadap pelecehan seksual. MUI harus berada di garis terdepan untuk mengatasi dan meng-counter stigma tersebut,” ujarnya.
Iqbal juga menyoroti tingginya angka kemiskinan ekstrem di NTB. Dia menargetkan pada 2029 angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol, serta tingkat kemiskinan turun menjadi satu digit di bawah rata-rata nasional.
Dia menambahkan, pembangunan spiritual tetap menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah.
“Meski tidak disebut secara eksplisit, pembangunan spiritual adalah hal yang wajib. Tanpa itu, program prioritas tidak akan tercapai,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut menyampaikan orasi kebangsaan. Dia menekankan pentingnya peran ulama dalam menjaga keseimbangan pembangunan bangsa.
“MUI sebagai wadah para ulama memiliki peran besar,” ujarnya.
Nusron juga mengingatkan bahwa pembangunan yang ideal membutuhkan sinergi antara ilmu ulama, kebijaksanaan pemimpin, dan politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Politik adalah bagian dari syariat, tetapi bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk menghadirkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Dia menambahkan, ukuran keberhasilan seorang pemimpin terletak pada manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Pengukuhan ini mengusung tema sinergi ulama dan umara dalam menjaga keutuhan bangsa dari NTB. Tema tersebut dinilai relevan dengan berbagai tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari persoalan sosial hingga kemiskinan.
Dengan komposisi kepengurusan yang kuat dan dukungan pemerintah, MUI NTB diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual. (*)
