kicknews.today – UD Anita menuntut menyoroti kejanggalan tender catering Haji Embarkasi Lombok. Pihaknya kecewa, tetapi juga untuk memperjuangkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan profesionalisme dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, khususnya tender layanan catering jemaah haji Embarkasi Lombok tahun 2025.
Pasalnya, sejak awal pihaknya mengikuti proses tender ini dengan itikad baik. Mematuhi semua syarat, aturan, dan ketentuan sebagaimana diatur melalui mekanisme e-Katalog V.6.
”Namun, apa yang kami hadapi justeru bertolak belakang dari prinsip keterbukaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Kami menemukan adanya indikasi kuat bahwa proses pemilihan penyedia dilakukan secara tidak transparan. Sampai hari ini, pengumuman resmi di LPSE belum dirilis, tetapi nama pemenang sudah lebih dulu beredar luas. Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar,” kata penanggung jawab catering UD Anita, Ilham Jaya pada Selasa (29/4/25).
Pihaknya menduga adanya intervensi eksternal dari pejabat Kanwil Kemenag NTB dalam menentukan pemenang tender. Hal itu, kata Ilham tentu mencederai asas independensi dan keadilan dalam pengadaan layanan haji yang seharusnya bersih dari tekanan pihak mana pun.
”Kami menuntut transparansi penuh dari PPK Kanwil Kemenag NTB terkait seluruh tahapan pemilihan pemenang tender, termasuk pembukaan dokumen penilaian dan negosiasi yang dilakukan serta Audit menyeluruh atas proses tender oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan lembaga terkait lainnya,” tegas nya.
Bahwa, kata dia, tender layanan haji adalah soal amanah pelayanan umat. Bukan ruang untuk permainan kekuasaan. Jika prinsip-prinsip transparansi ini terus diabaikan, maka kepercayaan publik terhadap instansi keagamaan akan hancur.
”Kami berdiri di sini untuk menjaga amanah itu, kami akan menempuh semua jalur sah, administratif, hukum, dan publik, untuk memastikan kebenaran dan keadilan ditegakkan. UD Anita bersama rakyat, mengawal transparansi pengadaan untuk pelayanan haji yang bersih dan berintegritas,” katanya.
Sementara Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Kabid PHU) Kemenag NTB, Lalu Muhammad Amin bahkan belum mengetahui informasi tersebut.
“Saya lagi di Jakarta, jadi belum dapat informasi terkait itu,” pungkasnya. (cit)
