kicknews.today – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Peduli (Garap) menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Selasa (28/10/2025).
Aksi ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi rakyat terhadap persoalan agraria, hak atas air bersih di tiga gili yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, hingga mendesak moratorium izin tambang yang ada di Pulau Sumbawa dan Lombok yang dinilai merugikan masyarakat.
Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengatakan massa aksi bakal bermalam di lokasi apabila tuntutan mereka tidak direspons langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
”Kami berencana untuk menginap jika Gubernur NTB tidak menemui kami,” imbuh Amri.
Massa aksi juga mendesak Pemprov NTB segera mengirimkan dokumen tersebut ke Kementerian ATR/BPN. Kemudian, mendesak pembangunan pipa bawah laut di tiga gili serta penghentian kerja sama antara Pemkab Lombok Utara dan PT Tiara Cipta Nirwana (PT TCN) dalam pengelolaan air bersih.
”Massa mendesak Gubernur NTB menandatangani berita acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) NTB dan juga dokumen TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) eks lahan hak guna usaha (HGU) di Desa Karang Sidemen dan Desa Lantan, tanpa melibatkan entitas lain selain subjek TORA,” kata Amri di depan kantor Gubernur NTB, Selasa (28/10/2025).
Selain itu, masyarakat meminta pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang serta melakukan evaluasi total terhadap tata kelola pertambangan di NTB. Amri menilai praktik pertambangan selama ini telah berdampak pada kerusakan lahan pertanian, pesisir, laut, dan hutan rakyat.
Menurut Amri, ada sekitar 25 ribu hektare lahan di NTB yang terdampak aktivitas tambang dalam rentang tahun 2013-2023.
“Kami menilai tidak ada perusahaan yang taat aturan tambang, tata kelola tambang yang buruk tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Amri mengatakan upaya penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) untuk koperasi oleh Pemprov NTB perlu dikaji secara mendalam. Dia menyebut belum ada payung hukum yang menyatakan koperasi dapat mengelola tambang rakyat di 16 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) NTB.
”Jangan sampai sumber daya mineral yang ada ini jadi kutukan kepada anak kita,” kata Amri.
Setelah beberapa saat, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal akhirnya menemui massa aksi. Ia berjanji menyelesaikan masalah lahan di Desa Karang Sidemen dan Lantan. Demikian pula terkait krisis air bersih di tiga gili.
”Kami memikirkan soal tanah ini. Beri kami kesempatan menyusun formula yang terbaik. Agar kami bisa selesaikan masalah ini sekali untuk selamanya,” ujar Iqbal saat menemui massa aksi di Aula Sangkareang Kantor Gubernur NTB.
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu akan membentuk satuan tugas (Satgas) dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam menyelesaikan persoalan air di Gili Meno. Menurutnya, persoalan di tiga Gili itu bukan hanya tentang air melainkan ada aset tanah milik pemerintah provinsi yang dikuasai pengusaha.
”Kalau kita pahami tidak bisa dipisahkan satu sama lain yang menyelesaikan tidak boleh punya conflict interest. Kita harus berani membongkar dari isu dasar,” jelas Iqbal.
Begitupun dengan penyelesaian sengketa tanah TORA di Karang Sidemen dan Lantan, Iqbal akan membentuk gugus tugas untuk menyelesaikannya.
Pemprov NTB akan membahas persoalan ini secara khusus dengan masyarakat setempat sehingga bisa menghadirkan solusi jangka panjang.
”InsyaAllah minggu depan saya akan memanggil gugus tugas, tetapi memang ada klausul dalam Perpres itu yang belum kita pakai mengundang masyarakat dan mendengar dalam penyelesaian masalah ini,” Terang Iqbal. (wii)
