kicknews.today – Indra Jaya Usman Ketua Fraksi Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi V DPRD NTB, menyoroti membengkaknya belanja lewat tahun pada sejumlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya RSUD NTB. Terdapat kelebihan belanja 2024 yang rencananya akan ditutup dengan alokasi dalam APBD 2025 sebesar Rp.193 Miliar.
“Hutang ini ditengarai kelebihan belanja, sebab tidak ada dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2024,” ungkapnya, Rabu (12/2).
Ketua DPD Partai Demokrat yang akrab disapa IJU ini meminta, agar belanja lewat tahun RSUP NTB yang menjadi hutang ini dilakukan pemeriksaan khusus inspektorat dengan melibatkan BPKP. Bukan hanya audit yang dilakukan untuk melegalkan sebagai hutang yang ditunjukan agar bisa dibayar dalam APBD.
“Ini seperti hal yang berulang,” tegasnya IJU.
Ia menghawatirkan pembengkakan ini merupakan praktek fraud pengelolaan anggaran. Sebab sebagian besar dari hutang ini merupakan pembayaran obat-obatan dan barang medis habis pakai.
“Jenis barang ini kan kayak jin, karena sifatnya habis pakai. Mengauditnya saja sudah susah karena barangnya sudah tidak ada,” tandasnya.
Seharusnya, menurut IJU, belanja seperti ini bisa direncanakan agar terkendali. Sehingga tidak terus menerus menjadi hutang. Karena tercatat pada tahun sebelumnya juga terjadi hal serupa. Bahkan jumlahnya terus membengkak dari Rp.38 Miliar di tahun 2023.
“Jangan-jangan ini seperti praktek PDAM yang setiap kelebihan neracanya ditutup dengan alasan pipa bocor tak terdeteksi,” bebernya.
IJU juga menyoroti dua BLUD lain yakni RS Mandalika dan RSUD HL Manambai Abdul Kadir yang juga masih menyisakan hutang yang harus ditutup melalui APBD 2025, yang jumlahnya mencapai Rp.24,7 Miliar. Terdiri dari Rp.20,6 Miliar di RSUD HL Manambai Abdul Kadir dan RS Mandalika sebesar Rp.4,1 Miliar.
“Progres pekerjaan di RS Mandalika memprihatinkan, karena baru mencapai 55,8 persen fisiknya,” bebernya.
Sementara itu, terkait soal BLUD ini Anggota Komisi III DPRD NTB, M Nashib Ikroman menyorot dari sisi pendapatan BLUD yang tidak mencapai target. Dicontohkan untuk RSUD NTB tahun 2024 yang realisasi pendapatan nya hanya mencapai 85,96 persen dari target yang ditetapkan. Atau sebesar Rp.560,99 Miliar dari target Rp.652,6 Miliar.
“Jika benar ada hutang akibat kelebihan belanja Rp.193 Miliar. Nombok dari APBD besar sekali, ini tidak sehat dan akan sangat menganggu program-program yang lain. Apalagi sekarang ada efesiensi sesuai Inpres Presiden,” jelas pria yang akrab disapa Acip ini.
Dari hasil RDP dengan BPKAD, kata Acip, jumlah belanja lewat tahun yang menjadi hutang jumlahnya mencapai Rp.265 Miliar dan sebagian besar diantaranya merupakan hutang BLUD. Didalamnya juga realisasi fisik DAK yang masih jauh dari target.
“Lebih dari Rp.400 Miliar yang harus ditutup di APBD 2025. Belum lagi ditambah efesiensi dari dana transfer Rp.147,” ungkapnya.
Ditambahkan, dalam APBD NTB 2025 juga ada kewajiban cicilan utang sekitar Rp.80 Miliar yang juga harus dibayarkan. Sehingga jika bicara RSUD NTB, jumlah APBD yang akan tersedot lebih dari Rp.800 Miliar.
“Saya sudah usulkan di Komisi III untuk melakukan rapat gabungan komisi khusus terkait BLUD ini. Mudahan bisa segera dilaksanakan,” pungkasnya.(hl)
