kicknews.today – Pemerintah Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus menggaungkan program Desa Berdaya sebagai upaya mencapai visi “NTB Makmur Mendunia” dan menjadi fokus program utama Gubernur dan wakil gubernur NTB guna entaskan kemiskinan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah NTB memiliki 20 agenda kerja prioritas untuk mewujudkan program Desa Berdaya tersebut, di antaranya desa tanpa kemiskinan, desa mandiri pangan, dan desa wisata maju.
”Saat ini pemerintah desa masih kurang melakukan pemetaan terhadap sumber daya alam yang ada, sehingga penting bagi pemerintah provinsi dengan program Desa Berdaya untuk membantu desa dalam rangka pemetaan, pengembangan, sampai produksi dan pemasaran,” kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) NTB Teguh Gatot Yuwono di Mataram, Kamis (12/6/26)
Menurut Teguh, program Desa Berdaya akan menyasar 1.021 desa di 8 kabupaten di NTB. Masing-masing desa akan diberikan penangan sesuai kebutuhan desanya. Dan saat ini terdapat sebanyak 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten NTB. Sehingga Program Desa Berdaya ini pun dicanangkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah Bappeda NTB, Firmansyah menyampaikan program Desa Berdaya, hadir sebagai upaya memperkuat peran desa dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan berbasis potensi lokal. Ia mengatakan ada tiga prioritas utama program Desa Berdaya di Nusa Tenggara Barat, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, serta menjadikan NTB destinasi berkelas dunia. Dimana nantinya dalam membangun desa ada dua hal yang perlu dilakukan, pertama menyelesaikan masalah yang ada di desa, kemudian meningkatkan atau mengoptimalkan potensi keunggulan yang ada disana. Tentunya Keterlibatan masyarakat di dalam program desa berdaya ini sangat penting,
”Pemerintah mengurangi inisiasi yang bersifat kelembagaan, kita ingin ada inisiasi dari masyarakat,” kata Firman.
Firman juga menyebutkan, nantinya Pemprov akan memberikan pendampingan dari program ini agar pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bisa terwujud. Terakhir pemerintah juga akan memberikan bantuan keuangan khusus sesuai kondisi masing-masing desa. Ia optimis dengan program ini bisa menghapus kemiskinan ekstrem di NTB, atau pada 2029 nanti jumlah kemiskinan di NTB berada dibawah satu digit atau dibawah 10 persen.
”Lima tahun ke depan kami berharap angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat berada di bawah satu digit atau di bawah 10 persen. Kalau memperhatikan tren ini, kami punya keyakinan bisa dicapai,” jelas Firmansyah. (wii)
