kicknews.today – Aksi demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO di Kantor Dukcapil Lombok Timur berlangsung tegang, Rabu (14/6). Terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan petugas hingga terjadi pembakaran ban bekas.
Ketegangan itu redam setelah perwakilan Dinas Dukcapil menemui massa aksi. Tidak ada korban luka dalam aksi tersebut.
Aksi tersebut dilakukan dikarenakan banyak masyarakat belum memiliki KTP elektronik yang dikhawatirkan tidak bisa memberikan hak pilih pada Pemilu 2024. Massa aksi yang membawa keranda mayat tersebut sebagai bentuk matinya keadilan bagi masyarakat kecil.
Salah satu orator aksi, Wawan mengaku siap mengawal hak rakyat. Mereka hadir memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dimana banyak data penduduk yang tidak terdaftar.
“Karena identitas penduduk itu sangat penting sebagai legalitas kita dalam bernegara. Banyak kendala yang dialami masyarakat seperti pembagian bansos karena tidak punya e-KTP,” tegasnya.
Ia menegaskan, program aplikasi bansos sebagai ladang pungli bagi oknum mafia. Bahkan tidak sedikit bansos yang tidak tepat sasaran.
“Ini harus dibersihkan dari Lombok Timur, jangan ada lagi masyarakat miskin yang tidak dapat bansos karena alasan KTP,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas (Sekdis) Dukcapil, Harpani mengatakan, posisi Dukcapil adalah menyiapkan data dasar terkait pemilu. Soal adanya masyarakat yang masih belum memiliki DPT ataupun KTP elektronik dikarenakan terdapat kendala, yakni belum sinkronisasinya data yang diberikan oleh masyarakat.
“Kita telah melaksanakan koordinasi dengan KPU sesuai dengan regulasi yang ada. Apabila terdapat masyarakat yang belum memiliki DPT kami berharap melapor dan harus hadir untuk melengkapi data dasarnya ke Dukcapil. Kita sudah turun untuk sosialisasi kepada masyarakat bersama dengan dinas terkait, namun peran serta masyarakat harus juga diperlukan terkait dengan pemutakhiran data,” pungkasnya. (cit)
